bacakoran.co - pemerintah akan melaksanakan program pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja () berstatus paruh waktu atau sebagai strategi rekrutmen bagi tenaga honorer.

dengan keputusan ini, pemerintah menawarkan opsi kepada pekerja honorer untuk menjadi pppk full time maupun part-time.

konsep pppk paruh waktu ini bertujuan untuk memberikan agar dapat terus bekerja tanpa risiko pemutusan hubungan kerja (phk), terutama di tengah kebijakan penghapusan tenaga honorer.

pegawai pppk paruh waktu memiliki peluang untuk beralih menjadi pppk penuh waktu setelah menjalani evaluasi kinerja dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

baca juga:

baca juga:

jumlah disesuaikan dengan tugas, bidang, dan tanggung jawab yang diemban, serta tidak mengharuskan pppk paruh waktu untuk berada di kantor sepanjang hari.

jadwal kerja pppk paruh waktu juga berbeda dari pppk penuh waktu, yaitu disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang telah disepakati.

keuntungan dari status pppk paruh waktu adalah jabatan sebagai aparatur sipil negara (asn) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga honorer sebelumnya, serta memberikan kelemahan bagi pegawai untuk menjalani kegiatan lain di luar tugas mereka sebagai pppk.

diperkirakan, kehadiran pppk paruh waktu ini dapat mengakomodasi tenaga honorer agar tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan, tanpa menambah beban pada anggaran pemerintah.

baca juga:

baca juga:

peraturan (pmk) nomor 83 tahun 2022 menetapkan standar biaya masukan yang menjadi acuan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).

salah satu poin penting dalam pmk ini adalah ketentuan mengenai besaran gaji tenaga honorer di lingkungan pemerintah.

pokok-pokok dari pmk nomor 83 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

masukan dalam pmk ini menetapkan pedoman biaya yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah pada saat menyusun anggaran.

baca juga:

baca juga:

standar ini mencakup berbagai kebutuhan, termasuk gaji, tunjangan, honorarium, dan biaya operasional lainnya.

standar ini memberikan pedoman bagi setiap instansi untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel.

pengaturan gaji tenaga honorer dalam pmk 83/2022 menetapkan rentang gaji antara rp2.000.000 hingga rp5.610.000 per bulan untuk berbagai instansi pemerintah.

jumlah gaji ini disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan lokasi kerja tenaga honorer, serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi.

baca juga:

baca juga:

jenis pekerjaan: besaran honor ditentukan oleh jenis dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan.

wilayah kerja: lokasi kerja juga berpengaruh terhadap , terutama jika berada di daerah terpencil atau dengan kondisi yang sulit.

fleksibilitas dan efisiensi anggaran: pmk ini mendukung efisiensi dan efisiensi anggaran, khususnya dalam mencegah penghapusan tenaga honorer.