bacakoran.co - dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di direktorat jenderal perkeretaapian (djka), kementerian perhubungan (kemenhub), semakin memanas.

komisi pemberantasan korupsi () kini menetapkan seorang pejabat di badan pemeriksa keuangan (bpk) sebagai tersangka dalam kasus ini.  

“kami mengonfirmasi bahwa terkait jalur kereta, sudah ada seorang pejabat bpk yang menjadi tersangka,” ungkap juru bicara kpk tessa mahardhika sugiarto, dilansir dari  sabtu, 16 november 2024.  

tessa mengungkapkan bahwa peran pejabat tersebut diduga terkait dengan pengurangan atau penghilangan temuan audit pada sejumlah proyek jalur kereta.

"penyidik saat ini mendalami dugaan adanya upaya untuk mengurangi temuan dalam audit proyek tersebut," jelas tessa.  

namun, dia belum memberikan informasi detail terkait identitas tersangka maupun proyek spesifik yang terlibat.

pasalnya, penyidikan masih berlangsung dan mencakup banyak lokasi serta laporan audit yang harus diperiksa satu per satu.  

“karena audit yang diduga dimainkan ini ada di beberapa proyek dan lokasi, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang,” tambahnya.  

kasus ini diketahui melibatkan beberapa ruas jalur kereta di berbagai wilayah, termasuk:  

- semarang (yang sebelumnya terkait operasi tangkap tangan/ott),  

- solo,  

- jawa barat (jabar),  

- medan.  

meski begitu, direktur penyidikan kpk, asep guntur rahayu, menegaskan bahwa tidak semua proyek pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta mengandung tindak pidana korupsi.

“ada beberapa lokasi yang masih dalam tahap penyelidikan, namun kami tidak bisa membeberkan detailnya untuk saat ini,” ujar asep.  

kpk memastikan bahwa pengembangan kasus ini akan dilakukan secara menyeluruh.

termasuk, menelusuri apakah ada keterlibatan pihak lain dalam skema suap tersebut.  

tessa juga menyebut bahwa kpk sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait di bpk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

“saat ini penyidik terus mendalami keterlibatan dan proses yang terjadi dalam audit proyek tersebut,” katanya.  

kasus ini menjadi salah satu sorotan utama publik, mengingat pentingnya proyek perkeretaapian sebagai infrastruktur vital.

kpk berkomitmen untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas proyek-proyek publik dan memastikan tidak ada celah untuk praktik korupsi.  

“kami ingin memastikan bahwa proyek seperti ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada penyimpangan yang merugikan negara,” tutup tessa.  

kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat dan pengelola proyek pemerintah untuk mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan.

kita tunggu langkah kpk selanjutnya untuk menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.