bacakoran.co – kajian terkait rencana peralihan menjadi bantuan langsung tunai (blt) disebut hampir final.

pengumuman resmi mengenai skema yang akan diterapkan tinggal menunggu kepulangan dari lawatan luar negeri.

"subsidi bbm sudah hampir final skemanya. kita tunggu bapak presiden (prabowo) kembali untuk melaporkan secara komprehensif. setelah itu, keputusan akan diumumkan kepada masyarakat," terang menteri energi dan sumber daya mineral (esdm), bahlil lahadalia.

tiga skema yang dipertimbangkan

bahlil mengungkapkan jika pemerintah telah mengidentifikasi tiga alternatif skema peralihan subsidi energi, termasuk bbm dan listrik:

1. subsidi dialihkan menjadi blt:

pada skema ini, subsidi bbm berbasis kuota atau barang dihapus dan digantikan dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

namun, dampaknya adalah fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan transportasi publik tidak lagi menerima subsidi.

2. kombinasi blt dan subsidi fasilitas umum:

subsidi tetap diberikan kepada fasilitas umum untuk menjaga kestabilan inflasi, sementara masyarakat menerima blt.

3. peningkatan subsidi sebagian:

subsidi berbasis barang tetap diberikan, namun dengan penyesuaian jumlah agar lebih tepat sasaran.

dampak dan tantangan

analis senior dari indonesia strategic and economic action institution (iseai), ronny p. sasmita, menyatakan jika harga pertalite (ron 90) dan solar dapat melonjak jika subsidi dilepas sepenuhnya.

estimasinya, harga pertalite bisa mencapai rp13.000-rp14.000 per liter, sementara solar naik sekitar 20%—30% dari harga saat ini.

“kalau harga pertalite dilepas sesuai mekanisme pasar, dampaknya bisa signifikan. untuk solar, kenaikan bisa mencapai rp8.000—rp9.000 per liter," jelas ronny seperti dilansir dari bloombergtechnoz.

peralihan bertahap sebagai solusi

ronny menyarankan agar peralihan subsidi dilakukan secara bertahap guna meminimalkan dampak pada masyarakat.

"jika subsidi dicabut langsung, risikonya besar. lebih baik dinaikkan secara bertahap, misalnya rp500 setiap enam bulan. dalam tiga hingga empat tahun, masyarakat bisa beradaptasi tanpa terlalu terasa dampaknya," tuturnya.

ia pun mengingatkan bahwa pandangan pemerintah soal subsidi hanya untuk masyarakat miskin perlu dipertimbangkan lebih matang.

kalangan menengah yang kehilangan akses bbm bersubsidi bisa terdorong menjadi tidak mampu jika harga energi melambung tinggi.

peta jalan penghapusan subsidi

ronny menegaskan pemerintah perlu membuat peta jalan yang jelas untuk menghapus subsidi bbm.

langkah ini harus sensitif terhadap kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

"penghapusan subsidi harus dilakukan secara bertahap dan terukur. dengan begitu, dampaknya pada masyarakat dan kebutuhan dana blt dapat diminimalkan," ujarnya.  

keputusan final skema subsidi bbm akan menjadi perhatian besar masyarakat, mengingat dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

pemerintah diharapkan mampu mengelola perubahan ini dengan bijak dan transparan.