bacakoran.co - terkait keputusan atas ditolaknya praperadilan status tersangka korupsi yang dilayangkan kepada tom lembong, memberikan reaksi dan tanggapan atas hal tersebut.

menurut anies baswedan, dalam penetapan tersangka tom lembong ada banyak hal yang tidak terpenuhi tetapi para peradilan tetap ditolak pengadilan negeri (pn) jakarta selatan.

"saya menyesalkan keputusan praperadilan kemarin, karena kita semua menyaksikan dalam proses itu ada begitu banyak hal yang tidak dipenuhi di dalam proses penetapan (tersangka) pak tom lembong. publik bisa menilai di situ," kata anies saat ditemui di lebak bulus, jakarta selatan, dikutip bacakoran.co dari , selasa (27/11/2024).

anies juga menyoroti saksi pada sidang praperadilan yang memberikan keterangan adanya duplikasi kesaksian dan menurutnya ada banyak proses yang tidak berdasarkan prosedur.

anies juga menyampaikan kepada teman bahwa perjuangan masih panjang dan meminta atau lembong untuk tetap kuat.

"kami yakin akan bisa meraih keadilan dan stay strong. insyaallah kewarasan publik akan ikut mengawal proses ini," tambahnya.

sebelumnya permohonan praperadilan mantan menteri perdagangan  ditolak.

sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan  tahun 2015-2016.

“menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

"demikian diputusakan selasa 26 nov 2024," kata hakim tunggal tumpanuli.

dengan putusan ini, penetapan tersangka tom yang sebelumnya digugat tetap sah.

sebelumnya, kejaksaan agung () membantah penetapan status tersangka terhadap eks menteri perdagangan tom lembong di kasus dugaan penyelewengan izin impor gula sebagai bentuk abuse of power.

kepala pusat penerangan hukum kejagung harli siregar menegaskan proses penetapan tersangka oleh penyidik  muda bidang tindak pidana khusus telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

oleh sebab itu, ia justru mempertanyakan dasar tudingan abuse of power oleh kejagung seperti yang dilayangkan oleh kuasa hukum tom lembong tersebut.

"di mananya abuse of power? penetapan tersangkanya sudah sesuai hukum acara kitab undang-undang hukum acara pidana," ujarnya.

lia mengatakan penyidik akan menjelaskan seluruh proses penyelidikan hingga penetapan tersangka terhadap tom lembong dalam sidang praperadilan di pengadilan negeri jakarta selatan.

kuasa hukum tom lembong menilai penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan tidak dilakukan berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 .

"syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," ujar kuasa hukum tom lembong dalam sidang praperadilan.

sebelumnya, kejaksaan agung () panggil mantan menteri perdagangan thomas trikasih lembong (ttl) atau tom lembong.

keduanya dipanggil kejagung karena terlibat dugaan kasus korupsi impor gula, kejagung langsung menahan tom lembong di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan ().

kasus ini terkait dengan impor gula ketika  menjabat mendag pada 2015-2016.

qohar menyatakan tom lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada .

"bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama dua puluh hari ke depan.

untuk tersangka ttl di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 oktober 2024," kata dirdik jampidsus kejagug abdul qohar.

dalam kasus ini, kejagung turut menetapkan satu orang tersangka lain yang juga langsung ditahan.

"dan untuk tersangka ds ditahan di rutan salemba cabang  berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 oktober 2024," imbuh qohar.

qohar mengatakan impor itu dilakukan saat indonesia surplus gula. dia mengatakan, impor gula harusnya dilakukan bumn, namun tom lembong mengizinkan .

selain itu, ada juga dugaan kongkalikong terkait impor dan penjualan gula oleh perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari kemendag saat itu. kerugian negara dalam kasus ini sekitar rp 400 miliar.