BACAKORAN.CO - PDI Perjuangan (PDIP) mencium aroma tak sedap dalam gelaran Pilkada 2024.
Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP, Adian Napitupulu, mengungkapkan indikasi maraknya politik uang yang digunakan untuk menjatuhkan calon kepala daerah yang diusung partainya.
Adian menyoroti tingginya biaya politik yang digelontorkan lawan PDIP melalui cara-cara seperti pembagian bansos dan amplop.
Menurutnya, strategi ini membutuhkan dana besar yang nantinya kemungkinan akan ditutupi menggunakan anggaran negara atau daerah.
BACA JUGA:Kalah di Banten, Megawati Singgung Politik Uang Atas Kekkalahan Paslon Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi
BACA JUGA:Ini Langkah Bawaslu Usai Terima 130 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang
"Biaya politik seperti ini sangat mahal. Dampaknya? Besar kemungkinan mereka akan mengganti pengeluaran ini lewat APBN atau APBD," ujar Adian dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Ia memperkirakan, pada 2025 hingga 2026, rakyat akan merasakan dampak akumulasi dari praktik politik uang tersebut.
Selain itu, dengan kondisi pajak naik 12 persen, ditambah beban cicilan utang negara yang mencapai Rp400 triliun, situasi ekonomi diprediksi semakin berat.
"Semua ini akan bermuara pada tahun depan, dengan tekanan besar pada anggaran negara dan daerah," lanjutnya.
BACA JUGA:Daftar Daerah Kandidat PDIP Unggul di Pilkada Serentak 2024 Versi Quick Count dan Real Count Internal!
BACA JUGA:Quick Count Pilgub Jateng 2024, Luthfi-Taj Yasin Kalahkan Jagoan PDIP di Kandang Banteng, Ini Biang Keroknya!
Adian menegaskan, Pilkada yang seharusnya menjadi solusi demokrasi justru menciptakan masalah baru ketika dilakukan dengan cara-cara yang salah.
"Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," pungkas Wasekjen PDIP tersebut.
PDIP Soroti Politik Uang di Pilkada 2024, Ada Dugaan Kerugian Negara
Melly
Melly
bacakoran.co - pdi perjuangan (pdip) mencium aroma tak sedap dalam gelaran .
ketua tim pemenangan nasional pilkada pdip, adian napitupulu, mengungkapkan indikasi maraknya yang digunakan untuk menjatuhkan calon kepala daerah yang diusung partainya.
adian menyoroti tingginya biaya politik yang digelontorkan lawan pdip melalui cara-cara seperti pembagian bansos dan amplop.
menurutnya, strategi ini membutuhkan dana besar yang nantinya kemungkinan akan ditutupi menggunakan anggaran negara atau daerah.
"biaya politik seperti ini sangat mahal. dampaknya? besar kemungkinan mereka akan mengganti pengeluaran ini lewat apbn atau apbd," ujar adian dalam konferensi pers di kantor dpp pdip, jalan diponegoro, jakarta pusat, kamis (28/11/2024).
ia memperkirakan, pada 2025 hingga 2026, rakyat akan merasakan dampak akumulasi dari praktik tersebut.
selain itu, dengan kondisi pajak naik 12 persen, ditambah beban cicilan utang negara yang mencapai rp400 triliun, situasi ekonomi diprediksi semakin berat.
"semua ini akan bermuara pada tahun depan, dengan tekanan besar pada anggaran negara dan daerah," lanjutnya.
adian menegaskan, yang seharusnya menjadi solusi demokrasi justru menciptakan masalah baru ketika dilakukan dengan cara-cara yang salah.
"artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," pungkas wasekjen pdip tersebut.
praktik politik uang tidak hanya mencoreng nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan.
hal ini menjadi sorotan pdip sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses demokrasi yang diwarnai permainan uang dan kepentingan tertentu.
artikel ini telah diterbitkan oleh
