bacakoran.co - pdi perjuangan (pdip) mencium aroma tak sedap dalam gelaran .

ketua tim pemenangan nasional pilkada pdip, adian napitupulu, mengungkapkan indikasi maraknya yang digunakan untuk menjatuhkan calon kepala daerah yang diusung partainya.  

adian menyoroti tingginya biaya politik yang digelontorkan lawan pdip melalui cara-cara seperti pembagian bansos dan amplop.

menurutnya, strategi ini membutuhkan dana besar yang nantinya kemungkinan akan ditutupi menggunakan anggaran negara atau daerah.  

"biaya politik seperti ini sangat mahal. dampaknya? besar kemungkinan mereka akan mengganti pengeluaran ini lewat apbn atau apbd," ujar adian dalam konferensi pers di kantor dpp pdip, jalan diponegoro, jakarta pusat, kamis (28/11/2024).  

ia memperkirakan, pada 2025 hingga 2026, rakyat akan merasakan dampak akumulasi dari praktik tersebut.

selain itu, dengan kondisi pajak naik 12 persen, ditambah beban cicilan utang negara yang mencapai rp400 triliun, situasi ekonomi diprediksi semakin berat.  

"semua ini akan bermuara pada tahun depan, dengan tekanan besar pada anggaran negara dan daerah," lanjutnya.  

adian menegaskan, yang seharusnya menjadi solusi demokrasi justru menciptakan masalah baru ketika dilakukan dengan cara-cara yang salah.  

"artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," pungkas wasekjen pdip tersebut.  

praktik politik uang tidak hanya mencoreng nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara secara signifikan.

hal ini menjadi sorotan pdip sebagai bentuk keprihatinan terhadap proses demokrasi yang diwarnai permainan uang dan kepentingan tertentu.

artikel ini telah diterbitkan oleh