Ump Naik 6,5 persen! Pemerintah Siapkan Satgas Antisipasi Badai PHK, Sektor Mana yang Terancam?

Reporter: Ainun |

Editor: Ainun |

Minggu , 01 Dec 2024 - 23:39

Pemerintah Siapkan Satgas Antisipasi Badai PHK Pasca Kenaikan UMP 6,5 persen--ekbis.sindonews.com

BACAKORAN.CO - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah tegas dengan membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi terjadi sebagai dampak dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Satgas ini akan berfungsi untuk mengidentifikasi dan menangani sektor-sektor industri yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Kenaikan UMP yang diumumkan pada November 2024 diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja.

Namun, di sisi lain, hal ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha yang harus menyesuaikan struktur biaya mereka.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan fokus pada sektor-sektor yang berpotensi mengalami dampak signifikan.

Khususnya industri yang sudah memiliki tantangan tersendiri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Satgas ini nantinya akan bekerja lintas kementerian untuk merespons jika terjadi gelombang PHK atau masalah terkait kehilangan pekerjaan," ungkap Airlangga, dilansir tim bacakoran.co dari kanal youtube KompasTV.

Satgas ini, yang juga merupakan usulan dari Menteri Tenaga Kerja, akan melibatkan kementerian terkait untuk memberikan solusi konkret bagi pekerja yang terdampak.

Dalam perkembangan terkait UMP, pemerintah juga mengingatkan pentingnya pencermatan terhadap fundamental industri di setiap daerah.

Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat tanpa menambah beban ekonomi bagi pekerja maupun perusahaan.

Ump Naik 6,5 persen! Pemerintah Siapkan Satgas Antisipasi Badai PHK, Sektor Mana yang Terancam?

Ainun

bacakoran.co - pemerintah indonesia tengah mempersiapkan langkah tegas dengan membentuk (satgas) untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (phk) yang berpotensi terjadi sebagai dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (ump) sebesar 6,5%.

menko perekonomian, airlangga hartarto, menyatakan bahwa satgas ini akan berfungsi untuk mengidentifikasi dan menangani sektor-sektor yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

kenaikan ump yang diumumkan pada november 2024 diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja.

namun, di sisi lain, hal ini juga memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha yang harus menyesuaikan struktur biaya mereka.

dalam rapat bersama , airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan fokus pada sektor-sektor yang berpotensi mengalami dampak signifikan.

khususnya industri yang sudah memiliki tantangan tersendiri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"satgas ini nantinya akan bekerja lintas kementerian untuk merespons jika terjadi gelombang phk atau masalah terkait kehilangan pekerjaan," ungkap airlangga, dilansir tim bacakoran.co dari kanal youtube kompastv.

satgas ini, yang juga merupakan usulan dari menteri tenaga kerja, akan melibatkan kementerian terkait untuk memberikan solusi konkret bagi pekerja yang terdampak.

dalam perkembangan terkait , pemerintah juga mengingatkan pentingnya pencermatan terhadap fundamental industri di setiap daerah.

hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat tanpa menambah beban ekonomi bagi pekerja maupun perusahaan.

pemerintah berjanji untuk terus mengawasi dinamika pasar tenaga kerja serta memberikan dukungan kepada pekerja melalui pelatihan keterampilan dan program perlindungan lainnya.

selain itu, perhatian khusus juga diberikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak menimbulkan ketimpangan yang lebih besar di sektor tertentu.

melalui upaya ini, pemerintah berharap dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan stabilitas dunia usaha.

sehingga dapat mengurangi potensi gelombang phk yang merugikan kedua belah pihak.