bacakoran.co - konflik antarwarga di , terus memakan korban.

dalam 10 hari terakhir, lebih dari 130 orang tewas dan sekitar 200 lainnya luka-luka akibat bentrokan yang melibatkan kelompok muslim sunni dan syiah.

berdasarkan laporan dari al jazeera, hari ini, senin (2/12/2024), insiden ini dimulai sejak 21 november 2024.

salah satu pemicu adalah serangan terhadap kelompok yang sedang dalam perjalanan.

serangan tersebut menyebabkan 52 korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan.

hingga kini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi kekerasan tersebut.

latar belakang konflik

distrik kurram dikenal sebagai satu-satunya wilayah mayoritas muslim syiah di pakistan.

sementara wilayah lain di negara tersebut didominasi muslim sunni.

konflik di kurram tidak hanya bermotif sektarian, tetapi juga diperparah oleh sengketa lahan antara kedua kelompok yang telah berlangsung sejak juli 2024.

meski pemerintah pakistan telah berupaya meredakan ketegangan, situasi terus memburuk.

pada 24 november, pemerintah mencoba memberlakukan gencatan senjata selama sepekan, tetapi upaya tersebut gagal menghentikan kekerasan.

krisis kemanusiaan

selain jatuhnya korban jiwa, konflik ini juga memicu krisis kemanusiaan.

penutupan jalan utama yang menghubungkan kota parachinar dengan peshawar, ibu kota provinsi khyber pakhtunkhwa, telah menghambat distribusi

kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

“situasi di kurram semakin kritis. kami sedang berupaya mengajak tokoh masyarakat untuk kembali ke meja perundingan demi mencapai kesepakatan damai,” ujar wakil komisaris kurram, javed ullah mehsud.

pemerintah didesak bertindak

meningkatnya angka kematian menjadi indikasi jika ketegangan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

pengamat mendesak pemerintah pakistan untuk mengambil langkah tegas dan memastikan keselamatan warga sipil.

termasuk memfasilitasi akses kemanusiaan ke wilayah terdampak.

konflik sektarian seperti yang terjadi di kurram telah lama menjadi tantangan bagi stabilitas pakistan.

langkah diplomasi yang inklusif dan penguatan hukum dianggap penting untuk mengakhiri kekerasan ini.