bacakoran.co - viral di media sosial hakim pengadilan negeri (pn) surabaya, , yang memvonis bebas terdakwa kasus pembunuhan ronald tannur, mengakui menerima suap sebesar sgd 36.000.

pengakuan ini disampaikan melalui kesaksian istrinya, martha panggabean, dalam sidang kasus dugaan suap di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pada selasa (7/1/2025).

menjelaskan bahwa uang sebesar sgd 36.000 ditemukan dalam tas berwarna hitam di apartemen suaminya usai digeledah oleh kejaksaan agung (kejagung).

mangapul meminta martha untuk menyerahkan uang tersebut kepada penyidik kejagung.

dalam kesaksiannya, martha mengungkapkan bahwa mangapul merasa lega setelah uang tersebut diserahkan.

martha menyebut suaminya sempat menangis dan mengaku menyesal atas tindakannya.

“mangapul bilang, ‘itu bukan milik kita. saya menyesal. jangan marah ya. saya mohon maaf, saya khilaf,’” ujar martha menirukan ucapan suaminya di persidangan.

menurut martha, suaminya tidak menjelaskan asal-usul uang tersebut.

martha sendiri mengaku bingung dan merasa terguncang atas peristiwa yang menimpa suaminya.

"saya masih melayang-layang, pak. selama ini bapak orang baik, enggak pernah macam-macam selama 24 tahun berumah tangga," ungkapnya di hadapan jaksa penuntut umum (jpu).

martha menemukan uang itu saat mendatangi apartemen mangapul di surabaya setelah penyidik kejagung melakukan penggeledahan.

setelah menemukannya, ia membawa tas tersebut dan menemui mangapul yang sedang diperiksa di kejaksaan tinggi jawa timur.

atas arahan mangapul, uang itu kemudian diserahkan kepada penyidik.

kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan vonis bebas terdakwa pembunuhan yang kontroversial.

pengakuan mangapul tentang memperkuat dugaan adanya praktik korupsi dalam proses peradilan.

jaksa terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dan asal-usul uang suap tersebut.

sidang lanjutan akan menentukan nasib mangapul yang kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.

kasus ini juga menjadi peringatan keras terhadap integritas hakim dan sistem peradilan di indonesia.

transparansi dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.*