bacakoran.co - saat ini aparat penegak hukum, baik kejaksaan agung (kejagung), polri, maupun komisi pemberantasan korupsi (kpk) didesak untuk segera mengusut kasus korupsi dalam proyek pagar laut.
permasalahan pagar laut ini disebut oleh pakar hukum tata negara sebagai pelanggaran hukum luar biasa.
dalam pernyataannya melalui podcast terus terang mahfud md di kanal youtube mahfud md official, rabu (29/1/2025).
mahfud menegaskan bahwa kasus ini memiliki unsur hukum pidana yang jelas.
mengingat telah diterbitkannya sertifikat di atas laut, yang menurutnya menandakan adanya penipuan atau penggelapan.
ia menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat hak guna bangunan (hgb) di atas laut menunjukkan adanya kolusi dan permainan dengan pejabat terkait, yang diduga melibatkan suap.
menurut mahfud, laut tidak boleh dimiliki pihak swasta dalam bentuk perusahaan atau perorangan, karena hukum di indonesia tidak mengenal hak guna laut atau hgb di atas air.
mahfud juga menyoroti bahwa sertifikat hgb di atas air tersebut telah dikavling-kavling untuk tujuan reklamasi ilegal.
nantinya, setelah daratan terbentuk akibat abrasi, tanah tersebut akan dibagi dan diperjualbelikan.
ia menegaskan bahwa semua instansi penegak hukum berwenang memproses kasus ini, dan siapa pun yang mengambil langkah lebih dulu tidak boleh diintervensi oleh lembaga lainnya.
namun, ia mengaku heran mengapa aparat masih tampak saling menunggu dalam menangani perkara ini.
“semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain. nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan,” ujat mahfud.
lebih lanjut, mahfud menyoroti budaya birokrasi di indonesia, di mana bawahan sering kali takut bertindak tanpa arahan atasan, sehingga banyak kasus besar yang akhirnya menguap.
ia pun berharap presiden prabowo subianto memberikan instruksi tegas agar aparat penegak hukum segera bertindak.
mengenai kasus korupsi ini, harga kekayaan kades kohod jadi sorotan semenjak mencuat keterlibatan dalam kasus pagar laut di tangerang, berikut respon kpk.
setelah menjadi sorotan dalam kasus pagar laut di tangerang, banten, arsin banyak menyita perhatian publik.
salah satunya adalah lhkpn miliknya yang diketahui ia tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (lhkpn) yang dimilikinya.
terkait hal ini juru bicara kpk, tessa mahardika memberikan penjelasan bahwa pemerintah kabupaten tangerang tidak memberikan pernyataan wajib lapor lhkpn untuk kepala desa termasuk kades kohod, arsin.
"untuk pemkab tangerang memang tidak mencantumkan kepala desa sebagai wajib lhkpn," ujar tessa, dikutip bacakoran.co dari , selasa (28/1/2025).
kemudian anggota tim jubir kpk, budi prasetyo juga ungkapkan sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mengharuskan kepala desa untuk laporkan harta kekayaan miliknya ke lembaga antirasuh.
"sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas mencantumkan kepala desa sebagai wajib lhkpn," ungkap budi.
"jadi tidak semua pemda mewajibkan kepala desa (melaporkan lhkpn)," sambungnya.
kepala desa (kades) kohod, arsin bin asip alias arsin terlihat belum laporkan harta kekayaannya sejak 2021 lalu atau saat dirinya menjabat, dan belum ada datanya sejak 2021 sampai 2025.
sebelumnya arsin bin sanip yang kini menjabat sebagai sejak tahun 2021 belakangan menjadi pusat perhatian masyarakat.
nama arsin mencuat setelah ia terlibat dalam perselisihan dengan menteri agraria dan tata ruang () serta badan pertanahan nasional (bpn), nusron wahid, terkait dengan proyek pagar laut di tangerang.
perseteruan ini memperlihatkan arsin sebagai figur yang menantang keputusan pemerintah pusat, khususnya setelah menteri nusron membatalkan sertifikat hak guna bangunan () milik pt intan agung makmur (iam).
kontroversi
proyek pagar laut yang menjadi perdebatan ini bermula ketika menteri nusron mengungkapkan bahwa sertifikat hgb di kawasan tersebut telah dibatalkan oleh pihaknya.
nusron menegaskan bahwa tanah yang tidak lagi tampak secara fisik akibat abrasi dianggap musnah sehingga sertifikat hgb-nya layak dicabut.
sebaliknya arsin berargumen bahwa daerah yang kini menjadi laut dulunya adalah daratan yang terkena abrasi sehingga ia merasa perlu mempertahankan hak tersebut.
selain berkecimpung dalam isu pertanahan, kehidupan pribadi arsin juga menarik perhatian publik.
ia dikenal memiliki sejumlah kendaraan mewah, termasuk toyota fortuner dan jeep wrangler rubicon.
arsin sempat menjadi perbincangan hangat setelah menggelar acara hajatan selama tiga hari tiga malam pada bulan mei 2024 di mana ia mengundang grup dangdut family group.
kehidupan mewahnya ini menjadi topik hangat di media sosial, terutama setelah diungkap oleh akun x @bung_madin.
"kades kohod yang tiba-tiba jadi miliarder! dari mana duitnya? knp arsin, kades kohod, tiba2 jadi miliarder setelah jadi kades? mobil & hajatan mewah tapi rakyat menderita. ini semua bau2 proyek aguan. kita bongkar biar jelas!," tulis akun tersebut.
yuniar kuasa hukum arsin, memberikan klarifikasi mengenai kepemilikan kendaraan mewah kliennya.
ia menyatakan bahwa arsin telah memiliki kendaraan tersebut sebelum menjabat sebagai kepala desa.
menurut yuniar, tuduhan terhadap arsin perlu dibuktikan dengan data yang akurat agar tidak menimbulkan salah paham di tengah masyarakat.