Kasus Penembakan PMI di Malaysia, Puan Maharani Desak Investigasi dan Perlindungan WNI

Kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Puan Maharani mendesak langkah konkret untuk mengungkap kejadian ini dan memastikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban.--
BACAKORAN.CO - Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa aparat penegak hukum serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) harus segera turun tangan mengusut kasus penembakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Puan mendesak langkah konkret untuk mengungkap kejadian ini dan memastikan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban.
"Pemerintah harus segera menyelidiki kasus ini, menindaklanjuti secara hukum, serta memastikan keamanan dan perlindungan bagi WNI," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (30/1/2025).
Puan juga meminta agar pemerintah segera mencari solusi jangka panjang agar kejadian tragis ini tidak terulang di masa depan.
BACA JUGA:Penembakan WNI di Malaysia, Pemerintah Pertimbangkan Moratorium TKI!
BACA JUGA:Kasus Penembakan Imigran Indonesia di Malaysia, DPR RI Minta Perkara Ini Diusut Secara Transparan
"Harus ada upaya pencegahan agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi I DPR RI akan segera memanggil Kementerian Luar Negeri untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait kasus ini.
"Komisi terkait akan menindaklanjuti dan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani kasus ini," tambahnya.
Peristiwa tragis ini terjadi di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, di mana lima WNI menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
BACA JUGA:Kemlu Lakukan Penyelidikan Terhadap kasus Penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Kementerian P2MI menduga bahwa kelima WNI tersebut masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal (unprocedural entry).
"Mereka bisa jadi tengah meninggalkan Malaysia atau sedang menuju ke sana melalui jalur ilegal," ungkap Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, dalam konferensi pers di Kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (26/1/2025).