bacakoran.co - kepala kantor komunikasi kepresidenan hasan nasbi membenarkan anggaran untuk pembangunan atau ikn masih diblokir kementerian keuangan. 

dia menjelaskan, pemblokiran bukan berarti tidak ada anggaran untuk pembangunan ikn.

anggaran pembangunan ikn saat ini masih berada di kementerian pekerjaan umum dan otorita ikn. 

"anggarannya belum dibuka. jadi anggarannya ada di otorita ikn dan kementerian pu," kata hasan.

hasan mengatakan, presiden prabowo subianto berkomitmen untuk meneruskan pembangunan ikn selama lima tahun ke depan.

"anggaran rp48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan," kata hasan.

menteri pekerjaan umum () dody hanggodo sebelumnya mengatakan belum ada anggaran yang teralisasi untuk pembangunan ikn.

saat ini, ia juga masih mengurus finalisasi anggaran kementerian pu yang dipotong menjadi rp 29,57 triliun imbas instruksi efisiensi dari presiden prabowo subianto.

“anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata dody.

sebelumnya, nasib pembangunan  kini menjadi tanda tanya besar.

pasalnya, pada tahun 2025, proyek ambisius ini terancam tidak berlanjut lantaran anggaran yang seharusnya dialokasikan masih diblokir.

hal ini diungkapkan langsung oleh menteri pekerjaan umum (pu) , yang secara blak-blakan menyatakan tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan ikn pada tahun 2025.

"realisasi anggaran ikn kayaknya belum ada. nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," ujar dody di kompleks parlemen, senayan, jakarta.  

dody bahkan sempat bercanda jika satu-satunya anggaran yang tersedia saat ini hanya cukup untuk makan siang.

"progresnya? ya, buat beli makan siangnya pak menteri. itu progresnya," katanya dengan nada bercanda.

ikn terancam mangkrak?

dengan kondisi ini, muncul kekhawatiran bahwa proyek ikn akan mengalami kemacetan pembangunan, atau bahkan mangkrak dalam beberapa tahun ke depan.

bagaimana progres pembangunan ikn?

dalam rapat dengar pendapat (rdp) bersama komisi v dpr ri, dody memaparkan, hingga 31 desember 2024, progres pembangunan ikn telah mencapai 87,9 persen dari total anggaran yang dialokasikan tahun sebelumnya.

sepanjang tahun 2024, dukungan anggaran dari kementerian pu untuk ikn mencapai rp40,29 triliun.

namun, memasuki tahun 2025, alokasi anggaran justru diblokir akibat kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran.

dampak instruksi presiden: banyak proyek fisik dibatalkan

pemangkasan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam apbn dan apbd 2025.

akibatnya, sejumlah proyek fisik yang telah direncanakan sebelumnya dibatalkan.  

"menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025, kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur serta kegiatan non-prioritas," terang dody.

dijelaskan dodi, anggaran kementerian pu yang awalnya rp110,5 triliun kini dipangkas sebesar rp81,38 triliun, sehingga sisa total anggaran setelah efisiensi hanya rp29,57 triliun.

daftar proyek yang terkena efisiensi anggaran

efisiensi anggaran ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur, pengadaan alat, dan operasional kementerian.

beberapa kebijakan pemangkasan yang dilakukan antara lain pembatalan proyek fisik, penghentian pengadaan alat baru, penggunaan dana tanggap darurat secara selektif, dan pembatasan perjalanan dinas.

lalu pengurangan anggaran alat tulis kantor (atk) secara signifikan, peniadaan acara seremonial dan seminar luring, peniadaan belanja kehumasan yang dianggap kurang prioritas dan efisiensi belanja operasional dan non-operasional.