bacakoran.co - presiden indonesia , baru-baru ini menyoroti permasalahan yang dihadapinya dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

menurut prabowo terdapat individu-individu tertentu dalam sistem birokrasi yang merasa kebal terhadap hukum dan menjadi penghalang dalam upaya .

individu-individu ini ia sebut sebagai 'raja kecil' yang menentang kebijakan efisiensi yang diusulkannya.

prabowo menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran ini bukan tanpa alasan.

ia menekankan pentingnya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak.

"saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan dibersihkan," ungkap prabowo dikutip bacakoran.co dari kanal youtube sekretariat presiden.

salah satu fokus utama prabowo adalah mengurangi biaya perjalanan dinas yang dianggap tidak esensial, terutama perjalanan ke luar negeri dengan dalih studi banding.

ia menginginkan kementerian dan lembaga pemerintahan untuk lebih berhemat dan hanya melakukan perjalanan yang benar-benar diperlukan untuk tugas negara.

"jika perjalanan tersebut hanya untuk jalan-jalan, lebih baik menggunakan dana pribadi," tambahnya.

meski prabowo tidak secara spesifik menyebutkan siapa 'raja kecil' yang dimaksud spekulasi berkembang bahwa mereka bisa berasal dari kalangan kepala daerah atau bahkan menteri yang memegang jabatan penting.

dalam pidatonya di kongres ke-18 muslimat nu di surabaya, prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap mereka yang menentang kebijakan penghematan ini.

"ada yang melawan saya ada dalam birokrasi dalam birokrasi. merasa sudah kebal hukum, merasa sudah jadi raja kecil ada, saya mau hemat uang. uang itu untuk rakyat," tambah prabowo.

instruksi untuk efisiensi anggaran ini secara resmi dituangkan dalam instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025, yang menargetkan penghematan sebesar rp306,69 triliun.

dari jumlah tersebut, rp256,1 triliun diharapkan berasal dari pengurangan belanja kementerian/lembaga, sementara rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.