bacakoran.co

Berangus Judi Online hingga Akar! Prabowo Bakal Terbitkan PP, Lacak Aliran Dana

Perang terhadap judi online (judol), Presiden Prabowo akan menerbitkan PP pemberantasan judol, pemblokiran situs atau aplikasi, dan melacak aliran dana.--istimewa

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengonfirmasi, Presiden Prabowo tengah mempertimbangkan penerbitan aturan khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Salah satu langkah yang akan segera diambil adalah menerbitkan PP yang mengatur lebih tegas pemberantasan judi online di Indonesia," ungkap Meutya usai rapat terbatas di Istana Negara.

BACA JUGA:Mantan Menkominfo Budi Arie Jalani Persidangan Kasus Mafia Buka Akses Website Judi Online

BACA JUGA:Bukan Omong Kosong! Cara Ampuh Lepas dari Kecanduan Judi Online ala Koh Dennis Lim

Ia pun menyebut jika hingga saat ini, Komdigi telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. Namun, menurutnya, pemblokiran saja tidak cukup.

"Hanya take down situs tidak menyelesaikan masalah tanpa langkah lain. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong kolaborasi dengan platform digital untuk ikut serta dalam pemberantasan judi online," jelasnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Platform Digital

Pemerintah juga akan mewajibkan platform digital mematuhi regulasi ketat, terutama dalam menindak konten yang berkaitan dengan judi online dan pornografi anak.

BACA JUGA:3 Lansia Ditangkap Polres Ponorogo karena Judi Online, Ini Fakta Lengkapnya

BACA JUGA:Teridentifikasi Pemain Judi Online, Siap-siap Terima SMS Warning dari Pemerintah, Apa Isi Pesannya?

"Kami sudah menerapkan sistem agar platform digital patuh dan ikut serta dalam menghapus konten ilegal. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi butuh kerja sama semua pihak," tandas Meutya.

Berangus Judi Online hingga Akar! Prabowo Bakal Terbitkan PP, Lacak Aliran Dana

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – upaya pemberantasan makin dipergencar.

telah menginstruksikan langkah tegas dengan menerbitkan peraturan pemerintah (pp) khusus untuk memerangi judi online.

tak hanya sekadar memblokir situs dan aplikasi, pemerintah pun akan melacak aliran dana yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini.

langkah ini menandai perang besar-besaran terhadap praktik perjudian digital yang semakin marak di indonesia.

langkah tegas: blokir situs, lacak uang judi online!

menurut kepala kantor komunikasi kepresidenan hasan nasbi, presiden prabowo menegaskan pentingnya penelusuran aliran dana dalam praktik judi online, bukan hanya sekadar pemblokiran situs atau aplikasi.

"bapak presiden (prabowo) meminta agar perang melawan judi online diperkuat. tidak hanya take down situs atau aplikasi, tetapi juga melacak aliran uangnya. ini akan menjadi perang serius pemerintah terhadap judi online," ujar hasan dalam konferensi pers, senin (17/2/2025).

pemerintah pun tengah menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menangani operator judi online yang berbasis di luar negeri.

"indonesia tidak sendirian dalam memberantas judi online. kita akan bekerja sama dengan berbagai negara untuk menindak jaringan ini hingga ke akarnya," tambah hasan.

pp khusus untuk berantas judi online

menteri komunikasi dan digital meutya hafid mengonfirmasi, presiden prabowo tengah mempertimbangkan penerbitan aturan khusus dalam bentuk peraturan pemerintah (pp).

"salah satu langkah yang akan segera diambil adalah menerbitkan pp yang mengatur lebih tegas pemberantasan judi online di indonesia," ungkap meutya usai rapat terbatas di istana negara.

ia pun menyebut jika hingga saat ini, komdigi telah memblokir hampir 1 juta situs judi online. namun, menurutnya, pemblokiran saja tidak cukup.

"hanya take down situs tidak menyelesaikan masalah tanpa langkah lain. oleh karena itu, pemerintah akan mendorong kolaborasi dengan platform digital untuk ikut serta dalam pemberantasan judi online," jelasnya.

kolaborasi pemerintah dan platform digital

pemerintah juga akan mewajibkan platform digital mematuhi regulasi ketat, terutama dalam menindak konten yang berkaitan dengan judi online dan pornografi anak.

"kami sudah menerapkan sistem agar platform digital patuh dan ikut serta dalam menghapus konten ilegal. ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi butuh kerja sama semua pihak," tandas meutya.

Tag
Share