bacakoran.co - jaksa agung st burhanuddin mengungkapkan kemungkinan hukuman berat, termasuk hukuman mati, bagi tersangka kasus dugaan korupsi di  (persero) holding dan kontraktor kerja sama (kks).

hal ini disampaikan dalam konferensi pers terkait perkembangan penyidikan kasus yang terjadi sejak 2018 tersebut.

menurut jaksa agung, penyidik akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan tuntutan, termasuk apakah kejahatan dilakukan dalam situasi darurat seperti pandemi covid-19.

jika terbukti bahwa tindak pidana korupsi ini memperburuk kondisi masyarakat saat pandemi, maka ancaman hukumannya bisa semakin berat.

"kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan. jika dalam situasi covid-19 perbuatan itu dilakukan, tentu ancaman hukumannya lebih berat. bahkan bisa saja dikenakan hukuman mati. namun, kita akan melihat lebih lanjut hasil penyelidikan ini," ujar burhanuddin.

kejaksaan agung tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengelolaan minyak di dan kontraktor kks.

tempus delicti atau waktu kejadian kasus ini berlangsung sejak 2018.

namun, burhanuddin menegaskan bahwa penyelidikan ini tidak ada kaitannya dengan kondisi bahan bakar minyak (bbm) seperti pertamax yang saat ini beredar di pasaran.

"yang sedang kami selidiki ini terkait periode 2018 ke belakang. artinya, kondisi pertamax yang ada saat ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku," jelasnya.

penyidik masih mendalami berbagai aspek dalam kasus ini, termasuk potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh dugaan korupsi tersebut.

burhanuddin juga meminta masyarakat untuk terus mengawal proses dalam kasus ini.

ia menegaskan bahwa kejaksaan agung akan bersikap transparan dalam penanganan kasus ini dan tidak akan ragu memberikan hukuman berat bagi para pelaku korupsi.

"kita akan mencermati dinamika yang ada di masyarakat. penyidikan ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, sehingga kita bisa memastikan keadilan benar-benar ditegakkan," tutupnya.

kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

jika terbukti ada unsur yang memperberat, bukan tidak mungkin hukuman mati akan menjadi opsi bagi para tersangka yang terlibat.

kejaksaan agung (kejagung) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di pt  persero, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama (kkks) periode 2018-2023.

negara diperkirakan mengalami kerugian hingga rp986,5 triliun akibat kasus ini.

direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejagung, , dalam konferensi pers pada rabu (26/2/2025) mengungkapkan bahwa penyelidikan terus berkembang seiring dengan ditemukannya fakta dan alat bukti baru oleh penyidik.

dua tersangka baru yang ditetapkan adalah maya kusma st mst selaku direktur pemasaran pusat dan niaga pt pertamina patra niaga serta edward corner st selaku f trading operation pt pertamina patra niaga.

keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah nomor 19/ar f.2/ar fd.2/ar02/2025 untuk maya kusma dan nomor 20/g f.2/ar fd.2/ar02/2025 untuk edward corner, yang diterbitkan pada 26 februari 2025.

“setelah dilakukan pemeriksaan maraton sejak pagi hingga malam, penyidik menemukan bukti yang cukup bahwa keduanya diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi bersama tujuh tersangka lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya,” ujar abdul qohar.

kedua tersangka langsung ditahan untuk 20 hari ke depan.

maya kusma ditahan di rutan salemba cabang , sementara edward corner ditahan di rutan salemba cabang kejaksaan negeri jakarta selatan.

dalam kasus ini, tersangka mk dan ec atas persetujuan tersangka rs diduga membeli bahan bakar minyak (bbm) jenis ron 90 atau lebih rendah dengan harga setara ron 92.

akibatnya, terjadi pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas barang.

selain itu, tersangka mk memerintahkan edward corner untuk melakukan blending atau pencampuran  jenis ron 88 dengan ron 92 guna menghasilkan ron 92 di terminal pt orbit terminal merak.

produk ini kemudian dijual dengan harga setara ron 92, meskipun tidak sesuai dengan standar pengadaan produk kilang yang berlaku.

para tersangka juga menggunakan metode impor produk kilang dengan mekanisme spot atau penunjukan langsung, alih-alih menggunakan metode term atau pemilihan langsung dalam jangka panjang yang lebih transparan dan menguntungkan negara.

akibatnya, pt pertamina patra niaga membayar harga impor yang jauh lebih tinggi dari seharusnya.

lebih lanjut, mk dan ec juga diduga menyetujui adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka yf selaku direktur utama pt terminal shipping.

dalam praktik ini, pt pertamina patra niaga harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar 13% hingga 15% secara melawan hukum.

dana hasil markup ini kemudian disalurkan ke beberapa tersangka sebagai keuntungan pribadi.

perbuatan para tersangka diduga melanggar berbagai regulasi, termasuk peraturan menteri bumn nomor per-15/mbu/2012 tentang perubahan atas pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di bumn, serta sejumlah ketentuan teknis terkait tata kelola pengadaan bbm.

kerugian negara dalam kasus ini mencapai rp986,5 triliun, yang bersumber dari berbagai komponen.

termasuk kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kerugian impor minyak mentah melalui broker, serta kompensasi subsidi yang tidak sesuai dengan aturan.

atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

mereka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

kejagung menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus korupsi di pt pertamina ini hingga semua pihak yang terlibat mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

“kami tidak akan berhenti di sini. setiap perkembangan dalam kasus ini akan kami dalami, dan siapa pun yang terbukti terlibat akan kami proses hukum tanpa pandang bulu,” tutup abdul qohar.

dengan terus bertambahnya tersangka dalam kasus ini, publik menantikan langkah lebih lanjut dari kejagung dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis ini.

salah satu nama yang mencolok dalam kasus ini adalah , direktur utama pertamina, yang kini terjerat dalam skandal yang merugikan negara hingga rp193,7 triliun.

direktur penyidikan pada jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejagung, abdul qohar, mengungkapkan bahwa dari tujuh tersangka, empat di antaranya merupakan petinggi anak perusahaan pt pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari pihak swasta.

"perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang sangat signifikan," kata abdul qohar dalam konferensi pers di gedung kejaksaan agung jakarta.

kerugian negara ini berasal dari berbagai sumber, termasuk  ekspor minyak mentah dalam negeri.

kerugian impor minyak mentah melalui broker, serta kerugian dari pemberian kompensasi dan subsidi.

kasus ini menjadi sorotan publik, terutama mengingat besarnya gaji yang diterima oleh jajaran direksi pertamina.

berdasarkan laporan keuangan pertamina sepanjang 2023, perusahaan mengalokasikan kompensasi yang sangat tinggi untuk manajemen kunci, termasuk direksi.

setiap anggota direksi, yang berjumlah enam orang, menerima gaji sebesar rp57,3 miliar per tahun, atau sekitar rp4,7 miliar per bulan.

gaji ini mencakup berbagai komponen, seperti gaji pokok, tunjangan hari raya (thr), tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan, serta insentif dan tunjangan kinerja.

, erick thohir, menetapkan besaran gaji direksi bumn berdasarkan tanggung jawab dan kinerja mereka, sesuai dengan peraturan menteri bumn nomor per-12/mbu/11/2020.

namun, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, banyak pihak mempertanyakan etika dan tanggung jawab para pejabat yang menerima gaji fantastis di tengah kerugian negara yang sangat besar.

kasus ini memicu reaksi keras dari masyarakat, yang merasa kecewa dengan tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

banyak yang berpendapat bahwa gaji yang tinggi seharusnya diimbangi dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi pula.

ke depan, diharapkan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama bagi para pejabat publik, untuk lebih bersyukur dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

masyarakat juga berharap agar penegakan hukum dapat berjalan dengan tegas dan adil, sehingga tindakan korupsi tidak lagi merajalela di negeri ini.

dengan terungkapnya kasus ini, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola di bumn dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

riva siahaan disebut sebagai aktor utama dalam memenangkan broker minyak mentah yang berlangsung selama periode 2018-2023.

modus yang dijalankan adalah dengan melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang.

hal ini menyebabkan minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya, sehingga harus diimpor dengan harga yang lebih tinggi melalui perantara atau broker yang telah diatur sebelumnya.

menurut kejagung, tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga membuat harga bahan bakar minyak (bbm) di dalam negeri menjadi semakin mahal, yang pada akhirnya membebani masyarakat.

tidak berhenti di situ,  juga diduga memainkan permainan licik di tingkat depo dengan cara menyulap pertalite menjadi pertamax.

modus ini dilakukan dengan membeli bahan bakar ron 90 (pertalite) lalu mencampurnya agar sesuai standar ron 92 (pertamax).

proses blending ini dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan regulasi yang ada.

akibat dari praktik ini, harga jual bbm kepada masyarakat menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

selain itu, negara juga dirugikan karena pembayaran kompensasi dan subsidi bbm menjadi semakin besar.

kejagung juga mengungkap bahwa para tersangka memanipulasi acuan penetapan harga indeks pasar (hip) bbm dengan cara menaikkan harga secara tidak wajar.

skema ini membuat harga bahan bakar di pasaran melonjak drastis, sehingga masyarakat harus membayar lebih mahal dari harga yang seharusnya.

selain itu, manipulasi harga ini turut memperbesar angka subsidi dan kompensasi  yang dikeluarkan oleh negara setiap tahunnya.

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, skema ini telah menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai rp 193,7 triliun.

angka kerugian negara yang saat ini disebutkan oleh kejagung masih merupakan hasil perhitungan sementara dari tim penyidik.

saat ini, proses audit oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) masih berlangsung, sehingga angka finalnya bisa saja lebih besar dari perkiraan awal.

kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai rp 197 triliun.

harli siregar, direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus), dalam konferensi pers tadi malam.

 mengungkapkan bahwa tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 96 saksi dan dua ahli sebelum menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

daftar tersangka

 menetapkan tujuh tersangka yang terdiri dari pejabat tinggi pertamina serta pihak swasta, yaitu:

1. rs – direktur utama pt pertamina patra niaga.

2. sds – direktur feedstock & product optimization pt kilang pertamina internasional.

3. jf – direktur utama pt pertamina internasional shipping.

4. ap – vice president feedstock management pt kilang pertamina internasional.

5. mk – beneficial owner pt navigator katulistiwa dan pt jenggala maritim.

6. dew – komisaris pt navigator katulistiwa dan pt jenggala maritim.

7. grj – komisaris pt jenggala maritim sekaligus direktur utama pt orbit terminal merak.

setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, para tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

modus operandi dan dugaan korupsi

berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.

yang berujung pada ketergantungan impor minyak serta permainan harga yang merugikan negara.

berikut beberapa temuan utama penyidik:

1. pengurangan produksi kilang domestik

tersangka rs, sds, dan ap diduga sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri sehingga minyak mentah dari kkks tidak terserap.

akibatnya, indonesia terpaksa mengimpor minyak dalam jumlah besar.

2. manipulasi harga dan peran broker  

para tersangka melakukan permufakatan jahat dengan broker (mk, dew, dan grj) untuk menaikkan harga impor minyak secara tidak wajar.

harga minyak impor yang jauh lebih mahal dibanding harga dalam negeri menyebabkan lonjakan beban subsidi bbm.

3. markup biaya pengiriman (shipping contract)

tersangka jf, selaku direktur utama pt pertamina internasional shipping, diduga melakukan markup biaya pengiriman minyak mentah dan produk kilang.

menyebabkan negara merugi hingga 13-15% dalam setiap transaksi pengadaan minyak impor.

4. manipulasi produk bbm

rs diduga membeli produk bbm berkualitas rendah (ron 90) namun dilaporkan sebagai ron 92 dengan harga lebih tinggi.

selisih harga ini memberikan keuntungan ilegal bagi pihak-pihak tertentu.

akibat praktik korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar rp 197 triliun yang bersumber dari berbagai faktor, di antaranya:

- kerugian akibat ekspor minyak mentah dalam negeri yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan domestik.

- kerugian akibat impor minyak mentah dan produk kilang melalui broker dengan harga yang telah dimanipulasi.

- kerugian dalam pemberian kompensasi dan subsidi bbm akibat harga minyak yang lebih tinggi dari seharusnya.

kejagung memastikan bahwa penyidikan kasus ini akan terus berlanjut, termasuk mendalami aliran dana hasil kejahatan yang mengalir ke para tersangka maupun pihak lain.

penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor pusat pertamina dan beberapa lokasi terkait, menemukan berbagai  penting dan barang bukti elektronik (bbe).

para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 3 jo. pasal 18 uu no. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.

ancaman hukuman yang dapat dikenakan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun serta denda maksimal rp 1 miliar.

kejagung menegaskan komitmennya untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas guna memastikan tata kelola pertamina lebih transparan dan tidak lagi menjadi ladang korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.