bacakoran.co - mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kembali menjadi sorotan publik.

ia menanggapi langkah yang memintanya membuat laporan resmi terkait dugaan mark up proyek kereta cepat jakarta–bandung (kcjb) atau whoosh.

melalui cuitan di akun x (twitter) pribadinya, mahfud menilai permintaan tersebut aneh dan tidak sesuai prinsip hukum pidana.

menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya langsung bertindak begitu ada indikasi peristiwa pidana, bukan menunggu laporan masyarakat.

“agak aneh ini, kpk meminta saya melapor tentang dugaan mark up whoosh. dalam hukum pidana, kalau sudah ada indikasi peristiwa pidana, aparat mestinya langsung menyelidiki, bukan menunggu laporan,” tulis mahfud dalam cuitannya.

mahfud menjelaskan bahwa laporan masyarakat diperlukan hanya ketika aparat hukum belum mengetahui adanya peristiwa pidana.

namun dalam kasus , dugaan penyimpangan sudah menjadi isu publik yang luas.

“kalau sudah terbuka, seharusnya penyelidikan bisa dimulai. aparat juga bisa memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan,” ujar mahfud, dikutip dari beritasatu.com.

mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber awal informasi dugaan mark up bukan berasal dari dirinya.

ia hanya mengulas ulang isu tersebut dalam siniar (podcast) pribadinya.

menurutnya, yang pertama kali mengungkap dugaan pembengkakan biaya adalah pengamat kebijakan publik agus pambagio dan ekonom antony budiawan melalui tayangan televisi nasional.

“semua yang saya sampaikan bersumber dari nusantara tv, antony budiawan, dan agus pambagio yang disiarkan secara sah dan terbuka. saya percaya kepada mereka, maka saya bahas di podcast,” jelasnya, dikutip dari idn times.

ia menilai permintaan kpk agar dirinya melapor merupakan bentuk salah kaprah.

mahfud bahkan menantang lembaga antirasuah itu untuk langsung memanggilnya bila memang ingin menyelidiki dugaan korupsi di proyek whoosh.

sementara itu, juru bicara kpk budi prasetyo memberikan penjelasan atas permintaan lembaganya kepada mahfud.

dalam konferensi pers kpk yang dikutip oleh idn times pada jumat (17/10/2025), ia menegaskan bahwa kpk hanya dapat menindaklanjuti dugaan korupsi jika menerima laporan resmi dengan data awal yang valid.

“kpk mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi awal atau data terkait dugaan tindak pidana korupsi agar menyampaikan aduan melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujar budi.

budi menambahkan, laporan yang disertai data awal akan membantu proses verifikasi agar analisis bisa lebih akurat.

ia menegaskan, kpk tetap terbuka untuk menerima laporan dugaan korupsi di proyek kereta cepat whoosh jika memenuhi syarat formal.

namun, tanggapan tersebut justru menuai kritik publik.

banyak pihak menilai kpk terlalu pasif dan birokratis menghadapi isu besar yang telah menjadi perhatian nasional.

warganet menyoroti sikap lembaga antirasuah yang seakan menunggu bola dalam kasus yang sudah terang di media.

mahfud sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak sedang menuduh siapa pun, melainkan ingin mengingatkan agar lembaga hukum kembali pada prinsip dasarnya: bertindak cepat begitu ada indikasi pidana.

“kalau ada peristiwa pidana, jangan tunggu laporan. langsung selidiki,” tulis mahfud dalam cuitan lanjutannya di x, dikutip dari kompas.com.

beban utang proyek whoosh

di luar polemik tersebut, masalah proyek kereta cepat jakarta–bandung (kcjb) memang belum selesai.

sejak awal, proyek yang diresmikan di era presiden joko widodo itu sudah menuai sorotan karena biaya konstruksi yang membengkak dan ketergantungan terhadap pinjaman dari china.

dilansri dari kompas.com, beban utang kini menjadi tanggungan berat bagi pt kereta cepat indonesia china (kcic).

meski sudah dua tahun beroperasi, perusahaan tersebut masih harus mencicil utang pokok dan bunga kepada pihak china.

padahal, proyek ini semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business), namun akhirnya bergantung pada suntikan dana apbn demi menyelamatkan keberlanjutan pembangunan.

luhut binsar pandjaitan, ketua dewan ekonomi nasional yang juga pernah menangani proyek whoosh, mengakui bahwa masalah sudah muncul sejak perencanaan awal.

“saya terima sudah busuk itu barang. kemudian kita coba perbaiki, kita audit, kita berunding dengan china,” kata luhut dalam acara “1 tahun prabowo–gibran”, dikutip kompas.com, sabtu (18/10/2025).