bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyita jam tangan mewah, 24 unit sepeda, hingga dua mobil mewah jeep rubicon dan bmw dari rumah direktur utama rsud dr. harjono ponorogo yunus mahatma.

yunus diketahui juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi bupati ponorogo sugiri sukoco.

"dari rumah sdr. yum, penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak, diantaranya sejumlah jam tangan mewah, 24 sepeda, serta 2 mobil mewah jeep rubicon dan bmw," kata juru bicara kpk budi prasetyo dalam keterangan tertulis, dikutip bacakoran.co dari , sabtu (15/11/2025).

budi juga menyebutkan bahwa penyitaan ini merupakan hasil dari penggeledahan tim penyidik kpk di rumah yunus.

tim kpk juga terlihat telah menggeledah sejumlah tempat lain sejak selasa 11 november hingga jumat 14 november.

"dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara ini, seperti dokumen penganggaran maupun proyek," ujarnya.

budi juga sebut tim penyidik akan mengekstrak dan mempelajari setiap dokumen dan barang bukti elektronik yang disita untuk mendukung proses penyidikan ini.

"termasuk penyitaan aset-aset tersebut, selain untuk proses pembuktian juga sebagai langkah awal asset recovery," katanya.

sebelumnya komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalami adanya keterlibatan keluarga bupati ponorogo sugiri sancoko dalam kasus suap pengurusan jabatan serta proyek rsud ponorogo dan penerimaan lainnya di pemkab ponorogo.

kemudian, dari hasil penyelidikan kpk, dana untuk pengurusan jabatan tidak langsung diterima tangan sugiri tapi melalui saudaranya.

"jadi pak bupati ponorogo ini selalu tidak langsung untuk menerima uang. jadi, ketika diberikan sejumlah uang, khususnya dari yunus mahatma selaku direktur rsud dr. harjono kabupaten ponorogo, dia tidak mau langsung menerima. jadi, dilewatkan ke saudaranya,” ujar pelaksana tugas (plt) deputi penindakan dan eksekusi kpk asep guntur rahayu, di gedung merah putih, jakarta, dilansir bacakoran.co dari , minggu (9/11/2025).

asep juga membeberkan bahwa sejauh ini, telah ada dua peristiwa yang melibatkan keluarga sugiri.

yaitu pada proses penyerahan uang pada 7 november 2025 dan kemudian penyerahan pada tahun 2024.

"di yang tanggal 7 (november) kemarin, itu dilewatkan ke iparnya, saudara nnk. kemudian, untuk uang dari proyek rsud itu dilewatkan ke saudara eli (elw). ini tahun 2024 sekitar rp 950 juta dan rp 450 juta,” lanjut asep.

sebelumnya komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menjaring bupati ponorogo sugiri sancoko dalam operasi tangkap tangan (ott).

dalam operasi ini berkaitan degan adanya dugaan korupsi promosi jabatan di pemkab ponorogo.

"mutasi dan promosi jabatan," kata wakil ketua kpk fitroh rohcayanto saat dihubungi, dikutip bacakoran.co dari detiknews, jum'at (7/11/2025).

tapi dalam operasi tangkap tangan ini belum disebutkan berapa orang yang terjaring oleh kpk karena baru nama bupati ponorogo saja yang disebutkan telah diamankan.

"sudah (ditangkap)," singkat fitroh. dia menjawab soal pertanyaan bupati ponorogo sudah diamankan.

para pihak yang ditangkap saat ini masih berstatus terperiksa dan kpk memiliki 1x24 jam untuk menentukan status hukum.

sebelumnya di kasus yang sama, setelah terjaring ott, kini gubernur riau abdul wahid telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jatah fee penambahan anggaran unit kerja di dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (pupr pkpp).

tida hanya abdul wahid, kpk juga menetapkan dua orang tersangka lainnya atas nama kepala dinas pupr-pkpp muhammad arief setiawan dan tenaga ahli gubernur riau abdul wahid, dani m. nursalam.

"setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, ini pidana korupsi, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan, yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, kpk menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata wakil ketua kpk johanis tanak di kantornya, dikutip bacakoran.co dari , rabu (5/11/2025).

tanak juga menjelaskan bahwa dugaan pemerasan yang dilakukan wahid ini terkait dengan penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada upt jalan dan jembatan wilayah i-vi dinas pupr pkpp yang semula rp71,6 miliar menjadi 177,4 miliar.

wahid diduga meminta fee sebesar 2,5 persen karena berhasil meningkatkan jumlah anggaran untuk upt jalan dan jembatan wilayah i-vi dinas pupr pkpp tersebut.

selanjutnya tanak ungkap seluruh kepala upt wilayah dinas pupr pkpp beserta sekretaris dinas pupr pkpp riau melakukan pertemuan kembali.

dan kemudian menyepakati besaran fee untuk abdul wahid sebesar 5 persen atau rp7 miliar.

"hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala dinas pupr pkpp riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang'," ujarnya.

menurut tanak, penyerahan itu dilakukan bertahap sebanyak tiga kali sejak juni 2025, agustus 2025, dan november 2025.

"sehingga, total penyerahan pada juni-november 2025 mencapai rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar rp7 miliar," ujarnya.

sebelumnya setelah kpk menggelar operasi tangkap tangan (ott) terhadap gubernur riau, abdul wahid, kpk beberkan nominal uang sitaan.

komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah menyita uang sebagai barang bukti senilai rp 1,6 milyar.

"tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar amerika, dan juga pound sterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar rp 1,6 miliar," ujar juru bicara kpk, budi prasetyo, kepada wartawan, dikutip bacakoran.co dari , rabu (5/11/2025).

uang dalam bentuk rupiah diamankan di riau dan sementara dalam pecahan dolar amerika dan pound sterling diamankan di jakarta.

"pecahan dolar amerika dan pound sterling diamankan) di salah satu rumah milik saudara aw," tuturnya.

budi juga mengungkapkan barang bukti ini merupakan uang yang akan diserahkan untuk abdul wahid.

"uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah," lanjutnya. 

sebelumnya  kembali melakukan operasi tangkap tangan (ott) terhadap pejabat publik.

kali ini, lembaga antirasuah tersebut menangkap  dalam operasi yang digelar di wilayah provinsi riau pada senin, 3 november 2025.

informasi penangkapan ini dikonfirmasi oleh wakil ketua kpk fitroh rohcahyanto kepada beberapa media nasional.

ia memastikan bahwa abdul wahid termasuk di antara pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

“salah satunya (yang ditangkap) gubernur riau abdul wahid,” kata fitroh, dikutip dari cnn indonesia, senin (3/11/2025).

fitroh tidak menjelaskan lebih lanjut detail kasus yang menjerat sang gubernur.

namun, ia memastikan bahwa operasi tersebut dilakukan secara resmi dan kini tengah ditangani langsung oleh tim penindakan kpk.

operasi tangkap tangan kpk di riau melibatkan setidaknya 10 orang.

mereka seluruhnya merupakan penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam satu perkara korupsi, para pihak tersebut ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di wilayah riau.

informasi itu disampaikan oleh juru bicara kpk budi prasetyo, yang menyebut bahwa para pihak yang ditangkap berasal dari kalangan penyelenggara negara.

“jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” ujar budi di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, senin (3/11/2025), seperti dikutip dari tempo.co. kpk menyita sejumlah uang dalam ott tersebut.

jubur kpk budi prasetnyo juga mengkonfirmasi terkait barang bukti yang disita "tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," kata jubir kpk budi prasetyo kepada wartawan, dikutip dari detiknews.

budi menjelaskan, operasi tangkap tangan dilakukan di lingkungan pemerintahan provinsi riau dan melibatkan tim khusus dari direktorat penindakan kpk.

“tim masih di lapangan dan masih terus berprogres. para pihak yang diamankan akan dibawa ke jakarta pada selasa (4/11/2025) untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya.

berdasarkan informasi yang dihimpun, ott tersebut berlangsung di beberapa titik strategis, termasuk area perkantoran pemerintah daerah dan kediaman pribadi sejumlah pejabat.

kpk belum memberikan keterangan resmi mengenai bentuk dan nilai dugaan pelanggaran yang sedang diselidiki.

hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah provinsi riau terkait penangkapan ini.

abdul wahid sendiri merupakan politikus partai kebangkitan bangsa (pkb) yang baru terpilih sebagai gubernur riau pada pilkada 2024.

sebelum menjabat gubernur, ia sempat menjadi anggota dpr ri periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan riau ii, dan pernah pula duduk di kursi dprd riau selama dua periode (2009–2019).

kpk memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, termasuk gubernur abdul wahid.

lembaga antirasuah itu akan segera menggelar konferensi pers resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan di jakarta.

dalam agenda tersebut, lembaga antikorupsi akan mengumumkan status hukum, identitas para pihak yang diamankan, serta barang bukti yang berhasil disita dari lokasi ott.

apabila abdul wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan menjadi kepala daerah kedua dari partai kebangkitan bangsa (pkb) yang terjerat  dalam dua tahun terakhir.

penetapan tersebut juga diperkirakan akan berdampak terhadap stabilitas politik di provinsi riau menjelang akhir tahun anggaran.

kpk menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

lembaga tersebut juga mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menyimpulkan lebih jauh mengenai perkara ini.