Proses administrasi yang efisien diperlukan untuk mengidentifikasi kendaraan yang telah melewati dua tahun tanpa pembayaran pajak. Sistem yang kuat dan terkomputerisasi diperlukan untuk melacak dan memproses informasi ini.
Keadilan Sosial:
Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan adil dan tidak memberatkan golongan masyarakat tertentu.
Perlakuan yang adil harus diberikan kepada semua pemilik kendaraan, termasuk pemberian sanksi jika diperlukan.
BACA JUGA:Puluhan Warga Serbu Pojok Pajak Bang Mego
Pelayanan yang Baik:
Kualitas pelayanan di Kantor Samsat atau lembaga yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak kendaraan harus dipertahankan atau ditingkatkan.
Pemilik kendaraan yang membayar pajak harus merasa bahwa proses pembayaran adalah pengalaman yang mudah dan efisien.
Keberhasilan kebijakan pemblokiran STNK dalam mendorong pemilik kendaraan untuk membayar pajak akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Dana yang terkumpul dari pajak kendaraan dapat digunakan untuk berbagai program dan proyek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berikut adalah beberapa cara keterkaitan antara kebijakan ini dan kesejahteraan masyarakat:
BACA JUGA:Rp300 Trilun Belum Kelar, Kini KPK Ungkap 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan
Pendidikan:
Dana pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah-sekolah dapat ditingkatkan, fasilitas pendidikan dapat diperbarui, dan program pendidikan dapat ditingkatkan, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Kesehatan:
Pembiayaan dari pajak juga dapat digunakan untuk perawatan kesehatan yang lebih baik. Ini termasuk perawatan medis yang lebih terjangkau, fasilitas kesehatan yang lebih baik, dan program kesehatan masyarakat.