BACAKORAN – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Corporation Corruption Agency, DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia serta Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin, Senin 13 November kembali mendatangi kantor DPRD Banyuasin.
Kedatangan mereka yang kedua ke gedung wakil rakyat itu mempertanyaan aspirasi mereka terkait tuntutan penggantian Penjabat (PJ) Bupati Bayuasin Hani Syopiar Rustam.
Tuntutan mereka sampaikan dengan alasan, salah seorang adik Pj Bupati tersebut berinisial AF “Ikut campur” dalam urusan pemerintahan.
"Belum ada tindaklanjuti dari DPRD Banyuasin, kita pertanyakan hal itu, " kata koordinator aksi Reza Fahlepie didampingi Mukri dan Darsan.
BACA JUGA:Tak Ada Lagi Tempat Aman, Israel Bombardir Dua Kamp Pengungsian dalam Semalam
Bahkan kata Reza tuntutan itu seakan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Banyuasin "Hal itu beliau sampaikan kepada beberapa media, " jelasnya.
Harusnya kata Reza, jika tidak ada rekomendasi dari pimpinan DPRD Banyuasin pergantian PJ, tentunya keputusan itu harus melalui mekanisme atau aturan yang berlaku di DPRD. "Tapi itu tidak dilakukan sama sekali, " ucapnya.
Menurut Reza yang disampaikan Ketua DPRD kepada media diduga adalah statement pribadi, bukan hasil keputusan rapat di DPRD.
Dia kembali mengulas, tuntutan itu merek sampaikan ke dewan karena adanya dugaan melampaui kewenangan oleh oknum tenaga ahli yang merupakan adik PJ Bupati.
BACA JUGA:Seruan Boikot McDonald's dan KFC Berhasil di Palembang, Pelanggan Pilih Produk Lokal
Diduga adik PJ Bupati itu mengatur dan menyimpulkan dalam rapat OPD di birokrasi Kabupaten Banyuasin.
"Kami mendesak Mendagri agar melakukan evaluasi terhadap indisipliner PJ Bupati karena drama politik, cederai demokrasi dan birokrasi, " tukasnya.
Dikatakan Reza, Adik PJ Bupati berinisial AF dijadikan Staf Ahli di Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin dibawah pimpinan kepala Bappeda Litbang Banyuasin Kosarudin.
Usai menyampaikan aspirasinya sekitar satu jam lamanya, massa membubarkan diri secara tertib. Dalam aksi itu ada satu pun dari perwakilan anggota DPRD Banyuasin yang menemui massa itu.
BACA JUGA:Sosok Pria ini Diyakini Dapat Bawa Kemenangan Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan mengatakan tentunya tuntutan masyarakat sudah di respon sesuai kewenangan, namun untuk merekomendasikan ke pusat harus dilengkapi alat bukti yang konkrit.