Tuntutannya Tak Digubris, Warga Bikin Demo Seri Ke 2, Wakil Rakyatnya Cuek Tak Ada yang Menemui

Reporter: quata akda |

Editor: Doni Bae |

Selasa , 14 Nov 2023 - 11:27

DEMO KE 2: Puluhan warga kembali datangi DPRD Bayuasin untuk yang kedua kali. Ini terkait usulan ppenggantian PJ Bupati Banyuasin (foto ist)--

BACAKORAN – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Corporation Corruption Agency, DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia serta Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin, Senin 13 November kembali mendatangi kantor DPRD Banyuasin.

Kedatangan mereka yang kedua ke gedung wakil rakyat itu mempertanyaan aspirasi mereka terkait tuntutan penggantian Penjabat (PJ) Bupati Bayuasin Hani Syopiar Rustam.

Tuntutan mereka sampaikan dengan alasan, salah seorang adik Pj Bupati tersebut berinisial AF “Ikut campur” dalam urusan pemerintahan.

"Belum ada tindaklanjuti dari DPRD Banyuasin, kita pertanyakan hal itu, " kata koordinator aksi Reza Fahlepie didampingi Mukri dan Darsan.

Bahkan kata Reza tuntutan itu seakan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD Banyuasin "Hal itu beliau sampaikan kepada beberapa media, " jelasnya.

Harusnya kata Reza, jika tidak ada rekomendasi dari pimpinan DPRD Banyuasin pergantian PJ, tentunya keputusan itu harus melalui mekanisme atau aturan yang berlaku di DPRD. "Tapi itu tidak dilakukan sama sekali, " ucapnya.

Menurut Reza yang disampaikan Ketua DPRD kepada media diduga adalah statement pribadi, bukan hasil keputusan rapat di DPRD.

Dia kembali mengulas, tuntutan itu merek sampaikan ke dewan karena adanya dugaan melampaui kewenangan oleh oknum tenaga ahli yang merupakan adik PJ Bupati.

Diduga adik PJ Bupati itu mengatur dan menyimpulkan dalam rapat OPD di birokrasi Kabupaten Banyuasin.

"Kami mendesak Mendagri agar melakukan evaluasi terhadap indisipliner PJ Bupati karena drama politik, cederai demokrasi dan birokrasi, " tukasnya.
Dikatakan Reza, Adik PJ Bupati berinisial AF dijadikan Staf Ahli di Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin dibawah pimpinan kepala Bappeda Litbang Banyuasin Kosarudin.

Usai menyampaikan aspirasinya sekitar satu jam lamanya, massa membubarkan diri secara tertib. Dalam aksi itu ada satu pun dari perwakilan anggota DPRD Banyuasin yang menemui massa itu.

Tuntutannya Tak Digubris, Warga Bikin Demo Seri Ke 2, Wakil Rakyatnya Cuek Tak Ada yang Menemui

quata akda

Doni Bae

bacakoran – puluhan masyarakat yang mengatasnamakan corporation corruption agency, dpw masyarakat sadar korupsi indonesia serta gerakan pemuda masyarakat banyuasin, senin 13 november kembali mendatangi kantor

kedatangan mereka yang kedua ke gedung wakil rakyat itu mempertanyaan aspirasi mereka terkait

tuntutan mereka sampaikan dengan alasan, salah seorang adik pj bupati tersebut berinisial af “ikut campur” dalam urusan pemerintahan.

"belum ada tindaklanjuti dari dprd banyuasin, kita pertanyakan hal itu, " kata koordinator aksi reza fahlepie didampingi mukri dan darsan.

bahkan kata reza tuntutan itu seakan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan dprd banyuasin "hal itu beliau sampaikan kepada beberapa media, " jelasnya.

harusnya kata reza, jika tidak ada rekomendasi dari pimpinan dprd banyuasin pergantian pj, tentunya keputusan itu harus melalui mekanisme atau aturan yang berlaku di dprd. "tapi itu tidak dilakukan sama sekali, " ucapnya.

menurut reza yang disampaikan ketua dprd kepada media diduga adalah statement pribadi, bukan hasil keputusan rapat di dprd.

dia kembali mengulas, tuntutan itu merek sampaikan ke dewan karena adanya dugaan melampaui kewenangan oleh oknum tenaga ahli yang merupakan adik pj bupati.

diduga adik pj bupati itu mengatur dan menyimpulkan dalam rapat opd di birokrasi kabupaten banyuasin.

"kami mendesak mendagri agar melakukan evaluasi terhadap indisipliner pj bupati karena drama politik, cederai demokrasi dan birokrasi, " tukasnya.
dikatakan reza, adik pj bupati berinisial af dijadikan staf ahli di bappeda litbang kabupaten banyuasin dibawah pimpinan kepala bappeda litbang banyuasin kosarudin.

usai menyampaikan aspirasinya sekitar satu jam lamanya, massa membubarkan diri secara tertib. dalam aksi itu ada satu pun dari perwakilan anggota dprd banyuasin yang menemui massa itu.

sementara itu, ketua dprd banyuasin irian setiawan mengatakan tentunya tuntutan masyarakat sudah di respon sesuai kewenangan, namun untuk merekomendasikan ke pusat harus dilengkapi alat bukti yang konkrit.

"kalau masalah konkrit, kita rekomendasikan," katanya saat gelar konferensi pers.

irian menambahkan kalau dirinya tegak lurus bersama rekan lainnya.

ia menambahkan pj bupati banyuasin sendiri baru 2 bulan di banyuasin, jadi belum bisa menilai baik buruknya."setelah 6 bulan baru kita bisa melihat kinerjanya, "ungkapnya.(qda)