BACAKORAN.CO - Direktur Jendral (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Dhahana Putra turut mengapresiasi pemilihan HAM sebagai salah satu tema Debat Calon Presiden (Capres) yang di gelar di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia(KPU RI) Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023 Kemarin malam.
Dhahana mengatakan, masuknya HAM dalam tema debat perdana menunjukkan KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu memperioritaskan HAM sebagai poin penting dalam proses kepemimpinan politik bangsa Indonesia.
“Pemilihan HAM sebagai salah satu tema dalam debat perdana calon presiden ini kami pandang tepat, karena HAM sedemikian pula hukum merupakan pondasi penting dalam tata kelola negara yang demokratis,” ujar Dhahana dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 13 Desember 2023.
Dhahana juga sempat menyinggung terkait jejak pendapat litbang kompas jelang debat perdana tersebut.
BACA JUGA:Soal Debat Capres, Jubir Partai Garuda: Tidak Usah Perdebatkan Isinya
BACA JUGA:Tanggapi Soal Perubahan Format Debat Capres-cawapres, Bagja: Ingatkan KPU Patuhi Undang-Undang..
Merujuk hasil jajak pendapat litbang Kompas pada 7-9 Desember 2023, HAM menduduki posisi ketiga yang diharapkan para responden untuk dibahas dalam debat capres perdana.
Ada pun besaran responden yang memilih HAM dalam pembahasan debat capres ini ada di 9,6 persen.
Angka tersebut lebih tinggi ketimbang hukum (4,1 persen) maupun penguatan demokrasi (3,4 persen).
“Angka ini tampaknya dapat menjadi indikator adanya lapisan masyarakat yang memandang penting HAM dalam konteks tata kelola bernegara yang demokratis.
BACA JUGA:Berikut ini Nama 11 Panelis Debat capres-cawapres Perdana 12 Desember 2023
Yang kami tidak duga, pembahasan terkait HAM lebih diminati bahkan ketimbang hukum maupun penguatan demokrasi,” katanya.
Dahahana mengaku pihaknya telah membangun dialog dengan dengan KPU RI terkait pentingnya mengedepankan nilai-nilai HAM dalam penyelenggaraan pemilu.
Menurut dia, KPU RI memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan pemilu yang ramah HAM.
“Bahkan dalam diskusi November lalu, Komisioner KPU RI Pak Idham Holik menyatakan jika pemilu tanpa HAM, maka punya potensi pemilunya bermasalah.