Waduh! Utang Luar Negeri Indonesia Kian Menggunung, Tembus Rp6.213 T, Begini Penjelasan BI

Senin 15 Jan 2024 - 16:30 WIB
Reporter : Ramadhan Evrin
Editor : Ramadhan Evrin

BACAKORAN.CO – Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan.

Tercatat, ULN Indonesia mencapai US$400,9 miliar atau sekitar Rp6.213,95 triliun (kurs Rp 15.500) pada November 2023.

Jumlah itu naik 2 persen (yoy) dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,7 persen (yoy).

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, perkembangan utang tersebut terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik.

BACA JUGA:Bahas Utang Luar Negeri Indonesia di Debat Capres, Prabowo: Saya Kira Pak Anies Perlu Belajar Ekonomi Lagi!

Posisi ULN pada November 2023, terangnya, juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global.

Situasi ini berimbas pada meningkatnya angka statistik ULN Indonesia mata uang lainnya dalam satuan dolar AS.

Adapun posisi ULN pemerintah pada November 2023 sebesar US$192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy) dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut, lanjut Erwin, terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, berupa Sukuk Global.

BACA JUGA:Hutang Luar Negeri Dari IMF dan World Bank, 10 Negara Penghutang Terbesar, Ternyata Ngga Ada Indonesia

“Seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global," ucapnya dalam keterangan resmi dikutip dari laman BI hari ini, Senin (15/1/2023).

Pemanfaatan ULN pada November 2023 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat.

Sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah tantangan ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,8 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,6 persen).

BACA JUGA:Tensi Geopolitik Timur Tengah Meningkat Pasca AS-Inggris Bombardir Yaman, Bagaimana Nasib Harga Minyak Dunia?

Kategori :