"Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat," tambahnya.
BACA JUGA:Hari Lebaran Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Kunjungi Panti Jompo Berikan Bantuan dan Santunan
Gibran sebelumnya telah mengemukakan bahwa pembentukan BPN diperlukan.
Untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan yang besar.
DJP dan DJBC akan dilebur menjadi satu entitas yang berfokus pada penerimaan negara, tanpa lagi terlibat dalam pengeluaran.
Pihaknya akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung Presiden, sehingga mempermudah kementerian-kementerian terkait.
BACA JUGA:Khotib Sholat Idul Fitri di Bantul Ceramah Soal Kecurangan Pemilu Ditinggalkan Jamaah, Ini Isinya...
DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu.
" Fokus ke penerimaan negara saja, tidak lagi akan mengurusi masalah pengeluaran," kata Gibran.
Rencana ini mencerminkan upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Sekaligus memperkuat peran penerimaan negara dalam mendukung pembangunan nasional.
Meskipun masih dalam tahap perencanaan dan persiapan.