BACAKORAN.CO - Fajar Laksono, selaku Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan berbagai kalangan kepada MK.
Dukungan yang diterima itu dari golongan mahasiswa, buruh, guru besar, aktivis, ilmuwan politik, ahli hukum tata negara sampai aktivitas 98 yang turun ke jalan di depan Gedung MK pada Kamis (22/8/2024).
Seperti yang diketahui dukungan ini berupaya menyuarakan bahwa ada dugaan untuk menganulir dua putusan MK terhadap Pilkada.
Antara lain putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah melalui revisi UU Pilkada.
BACA JUGA:Kritik Pedas Reza Rahadian di DPR: Negara Ini Bukan Milik Keluarga...
BACA JUGA:RUU Pilkada Ditunda, Mahasiswa Jangan Sampai Lengah, UU Omnibus Law Pernah Disahkan Tengah Malam
"Ya, pertama ini bukan yang pertama ya. Menerima aspirasi macam-macamlah dengan tone yang bervariasi. Sebelumnya kita juga di momentum-momentum yang lain kita juga menerima aspirasi. Tentu kita kali ini melihat tone aspirasi itu kita tentu senang, kita bangga, kita gembira," ujar Fajar kepada wartawan.
Fajar pun mengatakan tokoh-tokoh yang hadir pada demo memberikan harapan terwujud bagi keputusan MK.
"Kita melihat tokoh-tokoh tadi ya, tokoh-tokoh guru besar, seniman, akademisi gitu ya, menyampaikan aspirasi dan tadi mahasiswa juga berada bersama MK kan kira-kira begitu."
Fajar pun menegaskan dukungan yang diberikan berbagai kalangan ini juga ditujukan setelah adanya hasil keputusan MK diketok.
BACA JUGA:DPR Tolak Putusan MK tentang UU Pilkada, Muhammadiyah Beri Pesan Menohok, Bilang Begini!
"Tadi clear yang dituju atau adresat dari pernyataan itu kan Hakim Konstitusi, tentu kami akan sampaikan kepada beliau-beliau Bapak-Ibu Hakim Konstitusi gitu ya, mengenai bagaimana nanti follow up-nya nanti kita tunggu dulu," paparnya.
Sebelumnya sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berencana mengadakan aksi unjuk rasa.
Ya Mahasiswa melakukan unjuk rasa sebagai respons langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia calon dan ambang batas pencalonan kepala daerah.