BACAKORAN.CO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan yang lalu, Nadiem Makarim belum menanggapi surat yang ia kirimkan terkait keluhan yang disampaikan saat ia masih menjadi walikota Solo.
Gibran menyampaikan sambutan dan kemudian menampilkan surat yang berisikan tentang keluhan pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar sampai dengan sistem Zonasi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Agenda Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digelar, Senin (11/11/2024).
"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan," katanya di hadapan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia tersebut.
BACA JUGA:Isi Pertemuan Joe Biden dan Prabowo Subianto di Gedung Putih Terungkap!
"Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," jelasnya, dikutip Bacakoran.co dari Suara.com, Selasa (12/11/2024).
Surat dengan kop 'Wali Kota Surakarta' bernomor surat DK.00/2513/2024 disebut Gibran berisi keluhan-keluhan dan keresahan yang juga dialami masyarakat dan juga pendidik mengenai kebijakan pendidikan yang dinilai belum tepat di daerah mereka.
"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional," ungkap Gibran.
Kemudian Gibran juga membandingkan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, ia menyatakan bahwa Abdul Mu'ti langsung berkoordinasi dengannya.
BACA JUGA:Update! 30 Korban Tragedi Kecelakaan Tol Cipularang Km 92: Ini Kronologi dan Identitasnya
BACA JUGA:3 Alasan Harga Tiket Pesawat Domestik Semakin Meroket, Begini Penjelasan Bos Garuda Indonesia
"Tapi pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini," ujar dia.
Selanjutnya ia menyoroti bagian program zonasi yang menjadi persoalan di masyarakat terkhusus pada tahun ajaran baru.
"Jadi bapak ibu, zonasi ini program yang baik. Silakan memberikan masukan. (Tapi) karena jumlah guru kita belum merata, ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi yang kekurangan guru. Jadi ini nanti PR untuk pak menteri," ujarnya