BACAKORAN.CO - Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihilangkan.
Gibran menyebut arahan itu sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti saat Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Rakor yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tersebut digelar Kemendikdasmen di Jakarta pada Senin (11/11/2024) lalu.
Gibran memang sudah menyoroti tentang sistem zonasi di PPDB sejak ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
BACA JUGA:Prabowo Bertemu Raja Charles III, Bahas Lingkungan hingga Nostalgia Masa Sekolah di Inggris
BACA JUGA:9 Rekomendasi Drama China Romantis Tentang Anak Sekolah yang Melting, Dijamin Bikin Gemes!
Ia sempat mengirim surat dengan kop "Wali Kota Surakarta" bernomor DK.00/2513/2024.
Hal tersebut disinggungnya dalam sambutan di Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Surat ini berisi keluhan-keluhan masalah pendidikan yang ada di Surakarta termasuk zonasi kepada eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.
Tidak hanya keluhan, pada surat itu Gibran juga memberikan solusi yang bisa dijadikan pertimbangan.
BACA JUGA:Berkat Razia Handpone Disekolah, Aksi Pemerkosaan Pelajar SMP Terhadap Seniornya Terungkap
Sayangnya, solusi itu tidak pernah terpakai di zaman Nadiem pada kesempatan yang sama, Gibran mengakui zonasi memang program yang baik.
Tetapi belum bisa diterapkan di semua wilayah lantaran terus terjadi kesalahan berulang. Sehingga Gibran meminta kebijakan zonasi ini untuk dikaji lagi.
"Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," pesan dia.