BACAKORAN.CO - Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama kepengurusan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertemu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Jumat (27/12) malam.
Rombongan tersebut mendesak kebijakan pemerintah soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12 persen pada 2025 dibatalkan.
Lukman yang merupakan salah satu pengurus GNB menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap kian menekan daya beli rakyat kelas menengah ke bawah.
Terutama mereka yang rentan terdampak situasi ekonomi pascapandemi.
BACA JUGA:Mantan Menkeu Pertama Era Jokowi Ungkap Sosok Misterius
"Kelas menengah saat ini sudah sangat terbebani. Ada PHK, pemotongan penghasilan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok," ungkap Lukman.
Ia menilai kebijakan ini bukan hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga memengaruhi sektor konsumsi.
Lukman berharap Sri Mulyani dapat mengevaluasi kebijakan fiskal yang dibuat belakangan.
Ia lantas mengajak pemerintah lebih bijak dalam membuat kebijakan, khususnya yang memengaruhi daya beli masyarakat.
BACA JUGA:Pakar FEB Unair Ungkap Kenaikan Pajak PPN 12 Persen 2025 : Masyarakat Akan Kembali Pakai Tunai
"Pemerintah harus menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelas menengah dan bawah. Selain adil, ini juga demi menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang," kata Lukman.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir.
Sebelumnya, Menteri Keuangan pertama era pemerintahan Jokowi Bambang Brodjonegoro mengungkap misteri dan 'tangan setan'.
Ia sendiri mengungkap tangan setan merupakan salah satu orang di balik kenaikan PPN sehingga sampai jadi 12 persen.
Ia mengatakan ada sosok pengusaha yang berada di balik itu semua, kronologi pengusaha tersebut bisa mengusulkan agar PPN bisa naik secara bertahap.