BACAKORAN.CO - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) angkat bicara di kasus kematian tragis Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril Saputra Namo desak kasus ini diusut transparan.
Ia mendorong kasus ini diusut dalam proses penegakan hukum ini di usut secara transparan, secara real dan adil.
Penganiayaan yang dialami oleh mendingan Prada Lucky harus menjadi hal yang menjadi landasan untuk mengevaluasi internal menyeluruh.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan sebut penegakan hukum yang adil dalam kasus ini merupakan bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
"Penegakan hukum kasus ini harus berjalan transparan, sungguh-sungguh, dan adil. Itu merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia,” ujar Afrizal, dikutip Bacakoran.co dari disway.id, Rabu (20/8/2025).
"Kematian Prada Lucky seharusnya menjadi momentum bagi TNI mengevaluas sistem pembinan prajurit muda di lingkungan TNIsecara kritis dan menyeluruh," tambahnya.
Sebelumnya pelaku Kematian Prada Lucky menurut eks KSAD tidak cukup jika hanya dipecat dari angkatan darat.
Proses hukum juga harus merekal lalui dan ini diungkapkan langsung oleh Jendral (purn) TNI Dudung Abdurachman.
Dudung Abdurachman dengan tegas mengatakan bahwa 20 prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Lucky tidak cukup hanya diberhentikan dari dinas militer.
"Kalau sudah terbukti terlibat, otomatis dipecat. Tapi bukan berarti setelah dipecat mereka bebas begitu saja. Proses hukum tetap harus berjalan,” kata Dudung usai menghadiri acara di Istana, Jakarta, dikutip Bacakoran.co dari wartakotalive, Senin (18/8/2025).
BACA JUGA:Tewas Ditangan Senior, LPSK Siapkan Perlindungan untuk Keluarga Prada Lucky Namo!
Belajar dari kasus kematian ini, Dudung ingin ininjadi peringatan bagi TNI yang harus memperketat pengawasan khususnya pada orientasi prajurit baru.