- pemerintah indonesia telah menegaskan kewajiban bagi pegawai negeri sipil () untuk mematuhi nilai-nilai pancasila.

berdasarkan tentang manajemen aparatur sipil negara (asn).

aturan ini menetapkan bahwa pns yang melanggar prinsip pancasila dapat dihentikan dari status pegawainya.

sebagai landasan negara, pancasila memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan perilaku pns.

uu ini menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang berani mengusik nilai-nilai pancasila yang menjadi dasar negara.

oleh karena itu, pns diingatkan untuk memegang teguh ideologi pancasila dan menerapkan nilai dasar .

adapun nilai dasar pns yang harus dijunjung tinggi meliputi orientasi pelayanan, akuntabilitas.

lalu  kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi.

dengan mematuhi nilai-nilai ini, diharapkan pns dapat memberikan kontribusi optimal dalam pelayanan publik.

pns yang konsisten menjalankan tugasnya dengan baik akan terus menerima gaji pokok dan tunjangan setiap bulannya.

namun, bagi yang melanggar prinsip pancasila, uu nomor 20 tahun 2023 memberikan sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian.

ini berarti pns yang bersangkutan tidak akan menerima dana pensiun atau gaji pensiun pokok setiap bulan.

pentingnya kepatuhan terhadap pancasila dan nilai dasar asn bukan hanya sebagai kewajiban hokum.

tetapi juga sebagai bentuk komitmen pns terhadap negara.

dalam konteks ini, uu nomor 20 tahun 2023 menjadi instrumen yang mengatur tata kelola pns.

untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan kepada pns adalah pentingnya memahami.

lalu mematuhi nilai-nilai pancasila serta melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

bagi yang tidak patuh, sanksi yang diatur dalam uu nomor 20 tahun 2023 menjadi peringatan serius akan konsekuensi yang dapat dihadapi.