bacakoran.co – cakupan kepesertaan tabungan rakyat () bakal diperluas.

jika saat ini tapera baru diwajibkan bagi para aparatur sipil negara (asn), maka ke depan giliran juga jadi “incaran”.

baik itu pekerja formal swasta, pekerja informal atau pekerja mandiri.

hal itu tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020.

“pemberi kerja swasta mendaftarkan pekerjanya selambat-lambatnya 7 tahun setelah pp diundangkan,” bunyi pasal 68 beleid tersebut.

artinya, karyawan swasta wajib menjadi peserta tapera mulai tahun 2027.

“tahap pertama (wajib peserta tapera) memang untuk asn. ke depannya sesuai dengan peraturan pemerintah untuk yang swasta wajib menjadi peserta (tapera) tahun 2027,” ujar komisioner bp tapera adi setianto.

dikatakan, pihak swasta diberi relaksasi selama 7 tahun untuk memutuskan apakah ingin berpartisipasi dalam iuran bp tapera atau tidak.

setelahnya, seluruh instansi dan perusahaan di indonesia wajib terdaftar pada program tersebut.

tapera telah menyusun sejumlah strategi jelang diterapkan kebijakan tersebut.

diantaranya menyiapkan tata kelola yang bagus, komunikasi yang terarah hingga peningkatan values kepada masyarakat.

sehingga keberadaan bp tapera bisa dinikmati masyarakat.

namun, diakui adi, menjalankan kebijakan itu bukanlah pekerjaan yang mudah.

pihaknya harus bisa meyakinkan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah untuk menabung demi memperoleh hunian yang layak.

“kalau ingin punya rumah layak hunian, ayolah menabung di bp tapera,” ajaknya.

sementara itu, harga jual rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) resmi naik terhitung 1 januari 2024.

khususnya untuk hunian rumah tapak.

hal itu tertuang dalam keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (kepmen pupr) nomor 689/kpts/m/2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan.

kenaikan harga bervariasi berdasarkan wilayah.

dimana kenaikan rata-rata sekitar 7 - 8 persen dari harga awal.

menurut direktur jenderal (dirjen) pembiayaan infrastruktur dan perumahan kementerian pupr, herry trisaputra zuna, kenaikan harga jual rumah subsidi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program sustainability atau pembiayaan perumahan.

serta upaya kementerian pupr dalam mengawasi kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan agar tetap memenuhi standar rumah layak huni.