Kendala Izin Majikan: Pekerja Imigran Kesulitan Berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di Luar Negeri

Terhalang Izin Majikan Pekerja Imigran Sulit Ikut Pemilu--VOAIndonesia

BACAKORAN.CO - Sebuah tantangan besar muncul bagi pekerja migran yang berharap untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Di mana mereka menghadapi kendala serius dalam memperoleh izin dari majikan mereka.

Sebagian besar pekerja migran menemui kesulitan akses untuk melibatkan diri.

Dalam proses demokrasi akibat kebijakan dan kendala yang diterapkan oleh majikan mereka.

BACA JUGA: Lanjut, Keppres Jamin Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau, Dibangun Setelah Pemilu Kelar…

Migrant CARE, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada tenaga kerja Indonesia.

Melaporkan serangkaian tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di luar negeri. 

Kendati demikian, Keputusan Penyelenggaraan Pemilu (KPU) telah menetapkan penyelenggaraan proses pemungutan suara di luar negeri.

Dengan menggunakan metode Tempat Pemungutan Suara (TPS), pos, dan kotak suara keliling yang bersesuaian dengan perayaan Imlek.

BACA JUGA:Pemilih yang Mengalami 4 Kondisi ini Masih Bisa Ikut Pemilu 2024, Begini Caranya

Sayangnya, di empat negara dengan mayoritas pekerja migran.

Keterbatasan mereka untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan di lokasi TPS semakin sulit.

Disebabkan kendala dalam mendapatkan izin dari majikan.

"Kami, para pekerja migran, belum tentu dapat berpartisipasi pada hari pemilihan karena tidak semua majikan memberikan fasilitas tersebut.

Kendala Izin Majikan: Pekerja Imigran Kesulitan Berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di Luar Negeri

Mei

Mei


bacakoran.co - sebuah tantangan besar muncul bagi pekerja yang berharap untuk berpartisipasi dalam .

di mana mereka menghadapi kendala serius dalam memperoleh izin dari mereka.

sebagian besar pekerja migran menemui akses untuk melibatkan diri.

dalam proses akibat kebijakan dan kendala yang diterapkan oleh majikan mereka.

migrant care, sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada tenaga kerja indonesia.

melaporkan serangkaian tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024 di luar negeri. 

kendati demikian, keputusan penyelenggaraan pemilu (kpu) telah menetapkan penyelenggaraan proses pemungutan suara di luar negeri.

dengan menggunakan metode tempat pemungutan suara (tps), pos, dan kotak suara keliling yang bersesuaian dengan perayaan imlek.

sayangnya, di empat negara dengan mayoritas pekerja migran.

keterbatasan mereka untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan di lokasi tps semakin sulit.

disebabkan kendala dalam mendapatkan izin dari majikan.

"kami, para pekerja migran, belum tentu dapat berpartisipasi pada hari pemilihan karena tidak semua majikan memberikan fasilitas tersebut.

bahkan, jika kami berencana menggunakan metode pemungutan suara pos, kami masih diharuskan untuk keluar rumah dan mendaftar di tempat pemungutan suara,"

ungkap perwakilan indonesian family network singapura, sammy gunawan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi migrant care pada rabu (24/1/2024).

1. dpt ln bermasalah padahal sudah terdaftar

dalam pencatatan migrant care, terungkap adanya aduan dari kelompok pekerja migran.

salah satunya berkaitan dengan kesulitan mendapatkan hak memilih.

"dalam empat wilayah ini, semua keluhan yang kami terima menyuarakan masalah yang serupa.

terkait distribusi suara yang belum merata atau permasalahan daftar pemilih tetap luar negeri (dpt ln).

meskipun pekerja migran tersebut sudah mendaftar lebih dahulu," ungkap koordinator pengelolaan pengetahuan, data, dan publikasi migrant care, trisna dwi aresta.

2. penurunan dpt luar negeri dibandingkan 2019

catatan migrant care mencerminkan penurunan jumlah daftar pemilih tetap (dpt) di luar negeri.

yang menjadi kebalikan dari data pengiriman pekerja migran ke luar negeri.

pada tahun 2019, tercatat 2.086.285 orang dalam dpt luar negeri, namun pada 2024 angkanya menurun menjadi 1.750.474 orang.

perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya hak pilih bagi pekerja migran di luar negeri. 

3. edukasi dan sosialisasi pemilu yang minim

ketua indonesian migrant workers union (imwu) hong kong, sringatin.

mengakui bahwa para pekerja migran tidak pernah mendapatkan edukasi dan sosialisasi tentang pemilihan umum sejak awal.

dia mengungkapkan bahwa perubahan metode pemungutan suara ini sangat merugikan pekerja migran.

yang sebelumnya memiliki antusiasme tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pemungutan suara.

"tidak ada informasi yang disampaikan kepada pekerja migran di hong kong terkait penggunaan pemungutan suara pos, dan hal ini sungguh mengejutkan kita semua," ujarnya.

Tag
Share