bacakoran.co -- sumatera selatan terbukti .

karena itu selaku pemegang izin usaha pertambangan (iup), 2 objek sengketa yaitu seluas sekira 8 hektar dan 5,65  hektar di desa merapi kabupaten lahat, pt bukit asam tbk kembali lahan yang total luasnya mencapai sekira 13 hektare tersebut hingga hijau kembali.

vonis hakim pengadilan negeri  lahat itu ditetapkan pada rabu,  24 januari 2024 lalu. vonis tersebut  dijatuhkan mengambulkan sebagian gugatan  lembaga swadaya masyarakat (lsm) lestari terhadap  pt bukit asam tbk selaku pemegang iup dua objek yang disengketakan.

diketahui gugatan perdata masalah lingkungan tersebut sebelumnya disampaikan lsm lestari yang diketuai hendri supriadi.

melalui kuasa hukumnya royke marsada takwa sh dan suci anggita sh, lsm lestari menggugat tergugat i (satu) ptba  tbk dan tergugat ii (dua), kementerian energi dan sumber data mineral republik indonesia.

dalam proses persidangan, majelis hakim pengadilan negeri lahat menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

kemudian dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yakni menyatakan tergugat i melakukan perbuatan melawan hukum.

"menghukum tergugat i untuk memulihkan keadaan objek sengketa pertama seluas ± 8 (delapan) hektar dan kedua adalah seluas + 5,65 (lima koma enam lima) hektar sampai seperti keadaan semula dengan cara menimbun kembali objek sengketa sampai air yang ada di dalam objek sengketa menjadi kering dan permukaan tanah menjadi hijau kembali,"bunyi keterangan tertulis putusan itu.

lalu menghukum tergugat i untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar rp. rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila tergugat i lalai melaksanakan putusan ini.

menghukum tergugat ii untuk mengawasi pelaksanaan yang dilakukan oleh    tergugat i dan tergugat ii tunduk dan patuh pada putusan ini.

"untuk ini putusan, dalam perkara perdata diberi waktu 14 hari untuk mengajukan upaya hukum banding. per hari ini pihak yang terkait belum menyatakan sikap," ujar humas pn lahat, diaz nurima sawitri sh mh, kamis 25 januari 2024.  diaz menambahkan bahwa keputusan itu, dikeluarkan rabu 24 januari 2024.

sementara  ketua lsm lestari hendri supriadi didampingi kuasa hukumnya menjelaskan bahwa gugatan yang dilayangkan, terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan mineral, batu bara itu di daftarkan pada jumat, 18 agustus 2023 lalu.

pihaknya melakukan gugatan, lantaran berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, seharusnya pt bukit asam tbk melakukan kegiatan reklamasi sepanjang tahapan usaha pertambangan.  

termasuk terhadap lahan sengketa yakni dua objek lahan di desa merapi yang masuk iup pt ba tersebut.

"ada satu lahan yang sudah ada bekas galian dan terjadi swabakar. satu lahan lagi, ada lubang void.  faktanya lahan tersebut tidak direklamasi," tegasnya.

akibat tindakan pt bukit asam tbk tersebut menurut hendri supriadi, lingkungan hidup menjadi rusak yang berdampak jangka panjang.

"bentang alam menjadi berubah dengan adanya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. lahan pertama seluas sekitar 8 hektar, lahan kedua seluas sekitar 5,65 ha,"katanya.

"oleh sebab itu lsm lestari sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan gugatan," ucapnya.

hendri mengaku sangat mengapreasi vonis yang dijatuhkan hakim.  diharapakan perusahaan tambang lain terutama di kabupaten lahat juga harus patuh dan taat menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan reklamasi.

"hasil putusan ini kami masih pikir- pikir. karena akan mengambil salinan keputusan dahulu dari pn lahat," tukasnya.

sementara itu sekretaris perusahaan (sekper) pt bukit asam tbk, niko chandra yang dikonfirmasi sumateraekspres.id mengaku belum menerima salinan keputusan lengkap yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri lahat.

"untuk selanjutnya akan kami pelajari guna menentukan upaya hukum selanjutnya," kata niko saat dihubungi.

dia menegaskan, perusahaan selalu menghormati segala proses dan keputusan hukum yang telah ditetapkan.

"kami juga senantiasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan aktifitas penambangan, termasuk selalu menerapkan kaidah penambangan yang baik," katanya.