- , seorang pengamat politik, menyatakan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan oleh dewan dan civitas akademika dari berbagai universitas di indonesia adalah panggilan moral yang mewakili suara setelah partai politik tutup suara.

menurut rocky, apa yang dilakukan oleh ugm, uii, ui, universitas andalas, unpad, dan brawijaya untuk menyuarakan kekhawatiran mereka adalah bentuk kemarahan terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini.

rocky mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh universitas-universitas ini merupakan representasi dari universitas-universitas di indonesia untuk menyuarakan politik yang telah mengalami delegitimasi saat ini. menurutnya, hal ini tidak dapat diselamatkan lagi melalui hukum.

“karena hukum itu bekerja jika ada ketertiban, sekarang sudah tidak ada ketertiban,” katanya. rocky juga mengatakan bahwa sebelum kampus-kampus menyatakan sikap terkait , mahasiswa sudah lebih dulu menyuarakan.

tindakan yang dilakukan oleh kampus-kampus ini merupakan tindak lanjut dari aksi mahasiswa. “jika ada yang menghalangi itu konyol,” katanya.

beberapa sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di indonesia telah mengkritik pemerintahan presiden joko widodo (jokowi) menjelang pemilu 2024.

kritik tersebut dilakukan setelah jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.

jokowi sebelumnya mengatakan bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye selama tidak menyalahgunakan fasilit negara.

“presiden boleh berkampanye. boleh memihak. kita ini pejabat publik, juga pejabat politik. mengapa tidak boleh,”

katanya setelah menyerahkan pesawat tempur kepada tentara nasional indonesia (tni) bersama menteri pertahanan (menhan) prabowo subianto di pangkalan tni angkatan udara (lanud) halim perdanakusuma, jakarta timur, pada rabu, 24 januari 2024.

“kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan presiden joko widodo, yang juga menjadi bagian dari keluarga besar universitas gadjah mada,” kata profesor koentjoro di balairung ugm, yogyakarta, pada rabu, 31 januari 2024.

mereka menyinggung pelanggaran etik di mahkamah konstitusi (mk), keterlibatan aparat penegak hukum, serta pernyataan kontradiktif jokowi mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye yang mencerminkan ketidaknetralan dan keberpihakan.

menurut mereka, semua ini merupakan bentuk penyimpangan dan ketidakpedulian terhadap prinsip demokrasi.

universitas islam indonesia (uii) juga mengutuk sikap kenegarawanan jokowi dalam pernyataan sikap yang berjudul “indonesia darurat kenegarawanan.” para guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni uii memulainya dengan menyanyikan lagu indonesia raya dan himne uii.

“ada tanda-tanda sikap kenegarawanan presiden jokowi yang memudar,” kata rektor ui profesor fathul wahid di halaman auditorium kahar muzakir, kampus terpadu uii, sleman, yogyakarta, pada kamis, 1 februari 2024.

gejala yang mereka maksud terdiri dari empat indikator.

pertama, pencalonan putra sulung jokowi, gibran rakabuming raka, yang didasarkan pada putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 yang sarat dengan intervensi politik.

kedua, pernyataan ketidaknetralan jokowi yang membolehkan presiden untuk berpihak dan berkampanye.

ketiga, distribusi bantuan sosial (bansos) langsung oleh presiden diduga memiliki nuansa politik praktis. keempat, mobilisasi aparat negara untuk mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu sebagai tindakan pelanggaran hukum dan konstitusi.