BACAKORAN.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menjadi pasangan yang sukses memimpin DKI Jakarta pada periode 2012-2014.

Namun, hubungan keduanya kini tampak retak di penghujung masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

Ahok, yang kini menjadi kader PDIP, sering kali mengkritik Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming, yang maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024.

Ahok menilai Jokowi tidak bisa bekerja sendiri tanpa didukung partai.

Ia juga mengecam Gibran sebagai calon presiden yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten.

Ahok bahkan mengundurkan diri sebagai komisaris utama PT Pertamina, yang dianggap sebagai jabatan strategis yang diberikan Jokowi kepadanya.

BACA JUGA:Ahok dan Kontroversi ‘Jokowi-Gibran Bisa Kerja? Panas..!

Tindakan Ahok ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis 98 yang pernah mendukungnya saat kasus penistaan agama.

Salah satu aktivis 98, Rahmat Hidayat Pulungan, mengecam Ahok sebagai orang yang kurang bersyukur dan kurang ngaca.

Ia menilai Ahok sudah banyak mendapat privilege dari Jokowi, mulai dari menjadi gubernur DKI hingga komisaris utama Pertamina.

Rahmat juga menyoroti kinerja Ahok sebagai gubernur DKI, yang menurutnya lebih banyak drama daripada substansi.

Ia mengatakan Ahok tidak lebih istimewa dari Jokowi dan Gibran, yang memiliki prestasi dan pengalaman di bidang pemerintahan.

Rahmat menyarankan Ahok untuk berhenti melakukan negative campaign, yang justru merugikan kandidat yang ia dukung, yaitu Paslon 03 Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:Ahok Rela Lepas Gaji Miliaran Demi Kampanye Ganjar-Mahfud

Ahok sendiri membantah bahwa ia menyebut Jokowi dan Gibran tidak bisa kerja.

Ia mengklaim bahwa videonya yang beredar luas itu dipotong. Ia menjelaskan bahwa maksudnya adalah orang tidak bisa kerja sendiri tanpa didukung partai.

Ia mencontohkan bahwa Jokowi dan Ganjar bisa menjadi calon presiden karena sistem meritokrasi yang diterapkan di PDIP.

Konflik antara Ahok dan Jokowi ini menarik untuk diamati, karena menunjukkan dinamika politik di Indonesia yang penuh intrik dan kepentingan.

Apakah hubungan keduanya akan kembali harmonis, atau semakin memburuk? Bagaimana dampaknya terhadap Pemilu 2024? Hanya waktu yang bisa menjawab.