bacakoran.co – satu putaran akan memberikan kepastian ekonomi dan efisiensi keuangan negara ketimbang pemilihan dua putaran.

namun, pelaksanaan pilpres satu putaran tersebut harus berlangsung secara , transparan, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat indonesia.

hal tersebut diamini para ekonom di tanah air.

seperti ekonom dari universitas gadjah mada (ugm) eddy junarsin yang menyatakan pemilihan satu putaran sebenarnya sudah berlangsung di berbagai negara, meskipun dengan jumlah calon lebih dari dua pasang, seperti di taiwan.

"ekspektasi kepastian ekonomi akan lebih tinggi dengan satu putaran, sehingga saya kira di masa depan indonesia membutuhkan hal tersebut," ujar eddy dikutip dari cnbc indonesia, selasa (13/2/2024).

menurut eddy, meski sistem batasan perolehan suara di atas 50 persen dapat memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi presiden dan wakil presiden terpilih, namun biaya politiknya akan lebih besar jika harus dilakukan dalam dua putaran.

sementara ekonom dari universitas diponegoro (undip) wahyu widodo menekankan bahwa pilpres satu putaran akan lebih baik secara ekonomi karena ongkosnya lebih rendah dibandingkan dua putaran.

"ketidakpastian akan lebih rendah dengan satu putaran, sedangkan kebijakan politik yang berat dalam dua putaran akan menimbulkan ketidakpastian yang lebih tinggi," tegasnya.

wahyu mencontohkan isu mundurnya sejumlah menteri dari kabinet indonesia maju saja telah berdampak pada pasar keuangan.

di mana nilai tukar rupiah melemah dan imbal hasil surat berharga negara (sbn) meningkat.

ekonom makroekonomi dan pasar keuangan lpem feb universitas indonesia (ui) teuku riefky juga sependapat bahwa pilpres satu putaran akan memberikan kepastian terhadap arah perekonomian.

namun, dia menegaskan bahwa pelaksanaan pilpres harus dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan juga legitimasi mayoritas pemilih.

sementara itu, ekonom yang juga direktur program institute for development of economics and finance (indef) esther sri astuti memiliki pandangan sedikit berbeda.

baginya, yang penting bukanlah jumlah putaran, melainkan bagaimana proses demokrasi berjalan secara transparan dan tidak diintervensi.

"misalnya, adanya istilah 'anak haram mk' tidak disukai pasar. jadi ada ketidakpastian dalam hukum di indonesia, padahal dalam berbisnis, kepastian hukum sangat penting," ungkap esther.

namun, dia mengakui bahwa penyelenggaraan pilpres dalam dua putaran akan menambah beban ekonomi dan keuangan bagi negara.

tetapi biaya tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dibayar oleh indonesia.