bacakoran.co – tengah menghadapi masa-masa sulit.

jumlah bpr yang bangkrut terus bertambah.

terbaru, mencabut izin usaha pt bank perkreditan rakyat (bpr) aceh utara per tanggal 4 maret 2024.

sejak awal tahun 2024, total bank yang bangkrut mencapai 7 perusahaan.

pencabutan izin usaha bpr aceh utara diatur dalam keputusan anggota dewan komisioner ojk nomor kep-27/d.03/2024. kantor bpr tersebut terletak di jalan merdeka no. 35-36, lhokseumawe, provinsi aceh.

“pencabutan izin usaha pt bpr aceh utara merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan ojk untuk terus memantau dan memperkuat sektor perbankan serta melindungi kepentingan konsumen,” tulis keterangan resmi ojk dikutip hari ini, rabu (6/3/2024).

ojk menjelaskan kronologi pencabutan izin bpr aceh utara dalam keterangan resminya.

pada 30 maret 2023, ojk telah memasukkan bpr ini ke dalam status pengawasan bank dalam program penyehatan karena dianggap memiliki tingkat kesehatan yang dinilai tidak baik.

selanjutnya, pada 12 januari 2024, ojk menempatkan bpr aceh utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi, memberikan kesempatan kepada direksi dan pemegang saham bpr untuk melakukan usaha penyelamatan.

untuk diketahui, ojk telah menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat bpr.

aman santosa, kepala departemen literasi, inklusi keuangan, dan komunikasi ojk, menjelaskan, penerbitan dua peraturan ojk (pojk) ini adalah tindak lanjut dari amanat yang tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu ppsk).

tujuannya adalah untuk memperkuat dan mengembangkan sektor perbankan, khususnya bpr dan bprs.

"langkah ini diambil sejalan dengan perkembangan yang semakin kompleks dan beragam dalam industri jasa keuangan," tulisnya dalam keterangan resmi.

dua pojk yang telah diterbitkan adalah pojk nomor 28 tahun 2023 (pojk 28/2023) tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bpr dan bprs, dan pojk nomor 1 tahun 2024 (pojk 1/2024) tentang kualitas aset bpr.

pojk 28/2023 mencakup ketentuan mengenai penyesuaian aturan terkait status dan periode pengawasan bpr dan bprs, serta tugas pengawasan ojk dan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan (lps).

salah satu contoh penerapan aturan ini adalah penyesuaian status pengawasan bagi bpr atau bprs yang ditetapkan dalam kondisi penyehatan.

sementara itu, pojk 1/2024 mencakup penyelarasan peraturan mengenai agunan yang diambil alih, standar akuntansi keuangan, serta evaluasi penyelesaian kredit pasca-pandemi covid-19.

aturan ini merupakan bagian dari upaya ojk untuk menanggapi kasus kebangkrutan beberapa bpr di indonesia.