bacakoran.co -- (thr) bukan hanya akan di terima pegawai negeri sipil (pns), ti, polri, pegawai bumn, swasta atau buruh saja.

juga akan di terima (dpr) republik indonesia, dpr provinsi dan dprd kabupaten kota se indonesia.

di provinsi sumatera selatan  misalnya,  provinsi itu dipastikan akan menerima thr dalam waktu dekat.

lalu, berapa besarnya thr untuk anggota dprd sumatera selatan? apakah jumlahnya sama dengan gaji dan tunjangan yang mereka terima setiap bulan yang jumlahnya ada yang mencapai rp 50 jutaan?

ternyata thr yang akan di terima setiap anggota dprd sumatera selatan itu besarnya katanya hanya mencapai rp 5 jutaan perorang.

hal itu diketahui dari penjelasan kepala bagian (kabag) keuangan sekretariat dprd sumsel, hadi.

dia mengatakan jika seluruh anggota dprd sumsel,  baik pimpinan maupun anggota akan mendapatkan thr .  "untuk  thr anggota dewan ada, asn juga ada, namun untuk (pegawai) honor tidak ada, " jelas hadi.

dia menjelaskan jumlah  thr yang diberikan dihitung dari gaji pokok dan beberapa tunjangan. hadi menjelaskan pemberian thr kepada anggota dprd sumsel ini, dilakukan berdasarkan peraturan  pemerintah nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024 serta surat edaran (se) mendagri nomor 900.1.1/1369/ sj tanggal 18 maret 2024.

"thr yang diberikan berdasarkan aturan itu terdiri atas uang representasi, tunjangan beras dan tunjangan keluarga,"katanya."jadi jumlahnya sekitar 5 jutaan,"urainya.

jumlah itu kata dia jauh berbeda dengan penghasilan anggota dewan yang didapat setiap bulannya yang berkisar rp 40 sampai 50 juta.

"pastinya komponen thr yang mereka terima yaitu gaji pokok (representasi) dan tunjangan pokok seperti beras dan tunjangan untuk anak istri. jadi yang mereka terima setiap orang, kurang lebih rp 5 juta setelah dihitung pajak, " paparnya.

kapan pencairan thr untuk anggota dprd sumsel itu?, hadi memastikan hal itu sudah selesai sebelum lebaran 10 april mendatang.  "maksimal seminggu sebelum lebaran ini sudah bisa cair, " katanya.

hadi menambahkan,  untuk pegawai honorer dprd sumsel dipastikan tidak ada thr berdasarkan rapat dengan sekda. hal itu menurutnya sesuai aturan.

diketahui, setiap bulan 75 anggota dprd sumsel  mendapatkan penghasilan plus tunjangan setiap bulan minimal sekitar rp 52 juta.

pendapatan sebesar rp52 juta itu perinciannnya adalah uang representasi atau gaji pokok (75 % dari gaji pokok gubernur rp 3 juta) rp 2.250.000, uang paket (10% dari uang representasi) rp225.000, tunjangan keluarga rp 315.000, tunjangan jabatan anggota dewan rp3.262.000.

kemudian tunjangan komunikasi intensif rp21.000.000 (ada penyesuaian) , tunjangan perumahan rp17.000.000 (ada penyesuaian) , dan tunjangan beras rp6.000x 10 kg beras, jika 2 anak dan istri maka dikalikan 4 menjadi 40 kg jika diuangkan sebesar rp 289.860.

selanjutnya tunjangan badan pembangunan perda rp 130.500, tunjangan transportasi rp 15.827.000 (penyesuaian) , dan tunjangan khusus/pph rp 1.010.052.
sehingga total jumlah penghasilan kotor setiap anggota dewan sumsel sebesar rp 62 jutaan.

kemudian terdapat juga potongan- potongan, mulai pph 21 rp 1.010.052, pph tunjangan perumahan (7,5%) rp 2.550.000, pph tunjangan komunikasi intensif(7,5%) rp 3.150.000, dan pph tunjangan transportasi (7,5%) rp 2.374.050, total potongan rp 9.084.102.

sehingga penghasilan atau gaji bersih yang diterima para anggota dprd sumsel sebesar rp 52.356.130.

sementara terkait pegawai honorer atau pegawai harian lepas (phl) di sumatera selatan yang tidak mendapat thr ini banyak di keluhkan. sejumlah pegawai honorer bahkan megeluhkan hal itu di media sosial.

seperti yang diunggah salah satu pemilik akun di kota prabumulih sumatera selatan. salah seorang yang diduga pengawai honor menyamapiakn keluhannya di akun prabumulih siru.

"min tolong kami phl ini, keluh kesah kami bekerja bertahun-tahun masa tahun ini tidak dapat thr, sedangkan kami mengharapkan thr inu untuk belanja," tulis phl yang tidak dituliskan namanya itu seperti dikutip, rabu 27 maret 2024.

 phl itu  meminta keluhannya disampaikan admin akun tersebut kepada penjabat (pj) walikota prabumulih agar memperhatikan mereka.

"tolonglah kami yang dibawah ini pak elman yang terhormat selaku pj walikota. kami sangat sedih pak, sk kami sudah tergadai, anak kami menangis mau minta beli baju baru pak, pedih rasanya perasaan ini," tulis phl tersebut.

postingan itu mendapat banyak komentar. ada yang ikut prihatin namun tak sedikit yang mencibir.

"padahal yang nyata kerja di pemerintahan itu kebanyakan phl dari pada pns nya, sabar ya,"tulis salah satu akun.

" berhenti saja yuk jadi phl carilah kerjaan lain, enak berjualan," tulis pemilik akun shelaagustin***.

"semangat kawan-kawan seperjuangan yang masih jadi phl, semoga di tahun 2024 ini kita bisa lulus jadi asn, cpns atau pppk, aminn," tulis ellyzana***.

"enak ya sudah phl, sk bisa digadaikan, minta thr pula," tulis pemilik akun ujang-prab**.

pj walikota prabumulih h elman st mm sebelumnya kepada wartawan mengungkapkan terkait thr pihaknya akan membayarkan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

untuk diketahui aturan pemerintah pusat tidak ada terkait pembayaran thr untuk para honorer atau pekerja harian lepas (phl).

"kita sesuai aturan, itulah makanya kita sedih juga karena ada yang tidak dapat. tapi mau bagaimana lagi, aturannya seperti itu," tegasnya yang mengaku tidak mau kedepan mendapat permasalahan hukum.