- penyidik direktorat reserse kriminal umum () polda jawa timur menetapkan ahli nuklir dari universitas gajah mada (), yudi utomo imarjoko.

sebagai tersangka dalam kasus dugaan sebesar rp9,2 miliar. 

penetapan tersangka ini tertuang dalam surat penetapan nomor: s.tap/21/i/res.1.24/ditreskrimum, yang dikeluarkan pada 23 januari 2024. 

yudi kini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo) karena tidak menghadiri panggilan penyidik ditreskrimum polda jatim.

kabid humas polda jatim, kombes dirmanto, mengaku setelah dua kali pemanggilan tanpa kehadiran tersangka.

pihak penyidik telah menerbitkan dpo dan akan melakukan pencarian.

penangkapan terhadap yudi atas dugaan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang.

kasus ini bermula ketika yudi menjabat sebagai direktur utama pt energi sterila higiena.

ia diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau pencucian uang dengan jumlah sebesar rp9,2 miliar. 

yudi dilaporkan ke polda jatim pada 26 desember 2022.

menurut kuasa hukum pt energi sterila higiena, johanes dipa widjaja, sebelum melaporkan yudi ke pihak berwajib.

manajemen perusahaan telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

yudi pun memberikan surat pernyataan pada 21 november 2022.

dimana berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang digelapkannya secara tunai paling lambat pada 5 desember 2022. 

namun, uang tersebut belum dikembalikan.

johanes juga menegaskan bahwa uang sebesar rp9,2 miliar itu.

digunakan oleh yudi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan. 

uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti pembelian rumah, tanah, dan beberapa mobil.

johanes berharap agar yudi bersikap kooperatif dan segera menyerahkan diri kepada pihak kepolisian.

kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

terutama terkait dengan etika dan integritas seorang ahli nuklir yang seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan profesinya. 

kejadian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pengendalian internal dalam perusahaan.

demi mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan yang merugikan perusahaan dan para pemegang saham.