BACAKORAN.CO -- Sedikitnya 24 orang  tenaga bidan yang bertugas di sejumlah tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan resah.

Sebab meskipun telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun hingga kini mereka tak kunjung dilantik.

Agar nasibnya menjadi jelas, Senin pagi 27 Mei 2024, mereka  mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba.

Tujuannya mempertanyakan kejelasan pelantikan serta menyampaikan keluh kesahnya karena tak kunjung dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA:Heboh! 3 Orang Suku Togutil Pedalaman Hutan Halmahera Datangi Pekerja Tambang, Ada Apa?

BACA JUGA:Berhentikan Bawaslu Kota Palembang! Buntut Dugaan Kecurangan Dalam Perekrutan Panwascam

Kedatangan puluhan bidan itu disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Muba Drs H Apriyadi MSi.

Dihadapan pria yang pernah bertugas sebagai Penjabat Bupati Muba itu, para bidan menumpahkan seluruh keluh kesahnya hingga meneteskan air mata.

Mereka kecewa lantaran pihak BKN dan Kementerian Kesehatan tak kunjung menandatangani dan mengeluarkan Surat Keputusan PPPK.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Muba, Sumarni yang mendampingi para bidan tersebut menyampaikan bahwa ada sekitar 24 bidan Sarjana Terapan yang mendaftar PPPK untuk jabatan fungsional dengan persyaratan bidan pendidik.

BACA JUGA:Buset, Caleg DPRK Aceh Tamiang Jadi Bandar Narkoba Jenis Sabu 70 Kg, Berapa Duit Tuh?

BACA JUGA:Awas Jangan Salah Pilih! Duel Sengit Infinix GT 20 Pro vs iQOO Z9, Mana yang Lebih Kece?

Hanya saja formasi tersebut ternyta berubah menjadi bidan klinis dari BKN dan Kemenkes. "Jadi belum ada kejelasan hingga saat ini," cetusnya.

Yang membuat para bidan itu sedih menurut Sumarni , hingga saat ini kondisi tersebut tidak ada tindak lanjut sama sekali dari Kementerian Kesehatan.

"Karena itu kami sangat berharap lewat pak Sekda, supaya permasalahan yang dihadapi ini bisa disampaikan ke Pemerintah Pusat,"ujarnya.

Sekda Muba H Apriyadi mengungkapkan  Pemkab Muba akan terus memperjuangkan kejelasan status 24 bidan tersebut.

BACA JUGA:Sule Sepi Job Selama 2 Tahun hingga Jarang Muncul di TV, Putuskan Jual Mobil Mewahnya, Cuma Pamer...

BACA JUGA:Caleg Terpilih DPRK Aceh Tamiang Ini Jadi Bandar 70 Kg Sabu, Ditangkap saat Asyik..

Dikatakannya, sejak 18 Maret 2024, pihak BKPSDM Muba sudah bersurat ke Pemerintah Pusat untuk meminta kejelasan.

"Kepada rekan-rekan bidan kita harapkan untuk bersabar. Pemkab Muba akan turut menuntaskan persoalan tersebut," tegasnya.

Apriyadi berharap dalam waktu dekat persoalan ini bisa mendapatkan solusi terbaik dan para bidan di Muba tersebut bisa segera dilantik PPPK.