bacakoran.co – rencana mengakuisisi tak kunjung terealisasi.

bahkan, belakangan santer beredar kabar btn batal mengakuisisi bank muamalat.

nah, kebenaran kabar tersebut pun akhirnya dikonfirmasi direktur utama (dirut) btn nixon napitupulu.

menurut nixon, pembatalan rencana akuisisi bank muamalat berdasarkan sejumlah pertimbangan.

"kami (btn) memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi bank muamalat,” ujar nixon dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi vi dpr ri.

hanya saja, informasi batalnya btn mengakuisisi bank muamalat baru disampaikan dalam forum tertutup.

“jadi, akuisisi (bank muamalat) tidak akan dilanjutkan," tegasnya lagi.

informasi batalnya rencana btn mengakuisisi bank muamalat, terang nixon, belum diumumkan secara terbuka melalui keterbukaan informasi.

itu karena pihaknya harus menjaga kesepakatan dengan pihak yang akan diakuisisi.

namun, btn telah menginformasikan keputusan ini kepada kementerian badan usaha milik negara (bumn) sebagai pemegang saham, serta kepada otoritas jasa keuangan (ojk).

"kami harus menjaga kesepakatan dengan mereka (bank muamalat),” ucapnya.

“tapi secara umum kami sudah berkonsultasi dengan pemegang saham, yaitu menteri bumn erick thohir dan wakil menteri bumn kartika wirjoatmodjo, serta sudah melaporkan ke ojk,” terangnya.

dalam kesempatan yang sama, nixon mengumumkan btn menargetkan spin-off btn syariah akan dilakukan pada kuartal i-2025.

aksi ini termasuk dalam daftar aksi korporasi btn pada tahun 2025 sebagai prioritas kedua.

spin-off ini dijadwalkan akan selesai pada paruh pertama tahun depan.

nixon menyatakan pihaknya menyiapkan total modal sebesar rp1,5 triliun - rp6 triliun untuk pemisahan unit usaha syariah (uus) tersebut.

jumlah ini bertujuan agar btn syariah dapat tetap berada di kategori buku ii.

sebelumnya, menteri bumn erick thohir mengungkapkan rencana penyatuan atau merger bank muamalat dengan btn syariah, yang awalnya ditargetkan berlangsung pada maret 2024.

namun, nixon pun pernah mengungkapkan btn menghadapi kendala dalam proses akuisisi bank muamalat.

terutama karena keterlambatan data yang diterima dari kantor akuntan publik (kap), khususnya data terkait kredit.