Pasca Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR, Kantor KPU Dijaga Ketat, Begini Situasi Pengamanan di Lokasi!

Reporter: Ramadhan Evrin |

Editor: Ramadhan Evrin |

Jumat , 23 Aug 2024 - 11:48

Aparat kepolisian jaga ketat Kantor KPU dengan memasang barrier beton dilengkapi kawat berduri pasca aksi demonstrasi tolak pengesahan revisi UU Pilkada di DPR.--@saddam_widodo/X

RUU Pilkada yang tengah dibahas dan rencananya disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (22/8/2024) dianggap tidak mengakomodir keputusan MK tersebut.

Pada Kamis malam, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada melalui sidang paripurna batal dilaksanakan karena rapat tidak mencapai kuorum.

Dasco pun menjelaskan tidak ada cukup waktu untuk menggelar paripurna ulang, mengingat pendaftaran Pilkada 2024 akan dimulai pada 27 Agustus mendatang.

Oleh karena itu, syarat pencalonan Pilkada yang akan digunakan mematuhi aturan yang berlaku.

“Tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” terangnya.

Pasca Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR, Kantor KPU Dijaga Ketat, Begini Situasi Pengamanan di Lokasi!

Ramadhan Evrin

bacakoran.co – pasca aksi demonstrasi ribuan orang yang menolak pengesahan pada kamis (22/8/2024), kantor komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) dijaga ketat.

tampak barrier beton yang dilengkapi dengan kawat berduri dipasang aparat kepolisian di depan kantor , jalan imam bonjol, jakarta pusat.

barikade beton tampak dipasang memanjang di antara kedua jalur jalan imam bonjol.

beberapa kendaraan taktis pun ditempatkan di sekitar area tersebut.

selain itu, sejumlah personel kepolisian berjaga di beberapa titik strategis di lokasi tersebut.

akses lalu lintas di jalan imam bonjol, baik dari arah bundaran hotel indonesia menuju kantor kpu maupun dari arah taman suropati menuju kantor kpu, ditutup sementara.

sebelumnya, partai buruh berencana menggelar aksi di kantor kpu ri pada hari ini, namun belakangan mereka memutuskan untuk menunda aksi tersebut.

kapolres metro jakarta pusat kombes susatyo menyatakan sekitar 1.293 personel disiagakan di kantor kpu untuk mengamankan situasi.

sejak kamis (22/8/2024), aksi protes dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah terjadi.

protes ini dipicu oleh keputusan pemerintah dan dpr yang mengabaikan putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.

ruu pilkada yang tengah dibahas dan rencananya disahkan dpr dalam rapat paripurna kamis (22/8/2024) dianggap tidak mengakomodir keputusan mk tersebut.

pada kamis malam, wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad mengumumkan pengesahan revisi uu pilkada melalui sidang paripurna batal dilaksanakan karena rapat tidak mencapai kuorum.

dasco pun menjelaskan tidak ada cukup waktu untuk menggelar paripurna ulang, mengingat pendaftaran pilkada 2024 akan dimulai pada 27 agustus mendatang.

oleh karena itu, syarat pencalonan pilkada yang akan digunakan mematuhi aturan yang berlaku.

“tetap mengikuti putusan mahkamah konstitusi (mk),” terangnya.

Tag

Share

Berita Pilihan