bacakoran.co - baru-baru ini neizen kembali di buat bingung oleh keputusan yang membatalkan rencana mengklarifikasi ketum psi soal laporan dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

kpk menegaskan tidak ada tekanan yang diterima dari pihak luar sehingga pihanya membatalkan undangan terhadap kaesang tersebut.

"sama sekali tidak ada tekanan rekan-rekan sekalian. bahwa kpk berharap saudara k ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau pak am (alexander marwata) dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana," kata jubir kpk tessa mahardhika sugiarto.

kpk menyampaikan kalau undangan klarifikasi terhadap kaesang batal dilakukan direktorat gratifikasi kpk.

tapi pihak kpk akan fokus mengusut dugaan gratifikasi yang dilakukan kaesang berbekal laporan masyarakat yang telah diterima direktorat pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat (plpm) kpk.

"per hari ini setelah ada update dari direktorat plpm kepada pimpinan, tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan pada penelaahan pada direktorat plpm. jadi tidak difokuskan lagi pada direktorat gratifikasi," jelas tessa.

golkar buka suara soal jet pribadi kaesang--ist

selain itu masyarakat antikorupsi indonesia (maki) juga telah mengirimkan secara daring terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan kaesang.

tessa mengatakan dua laporan masyarakat itu kini masih dalam tahap penelaahan.

"secara umum pada saat ada pihak yang memberikan laporan atau pengaduan adanya tindak pidana korupsi maka akan dilakukan verifikasi kurang lebih 1-2 hari. setelah itu ada proses penelaahan. penelaahan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8-14 hari dan apabila bisa ditindaklanjuti ada proses pulbaket atau pulinfo dan ini service level agreement-nya sekitar 30 hari," papar tessa.

"baru setelah itu diekspos, dipaparkan apakah ini bisa ditindaklanjuti ke tahapan penyelidikan atau masih dibutuhkan dokumen pendukung lainnya atau keterangan lainnya dari pihak-pihak yang terkait pelaporan tersebut," sambungnya.

tessa menambahkan perubahan fokus pengusutan itu tidak serta membuat kpk menghentikan pengusutan dugaan gratifikasi yang melibatkan kaesang pangarep.

"kpk bekerja berdasarkan kerangka hukum, berdasarkan kewenangan, berdasarkan uu pada saat ini penanganan perkara sudah dilakukan di direktorat plpm. tentunya itu tetap bisa ditindaklanjuti, bukan berarti setop kawan-kawan, tetap bisa ditindaklanjuti. jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh direktorat gratifikasi," ucap tessa.

sebelumnya, penggunaan  untuk bepergian ke amerika serikat oleh anak bungsu presiden , kaesang pangarep dan istrinya, erina gudono, terus menuai sorotan.

hingga kini, dua pihak telah melaporkan perihal tersebut untuk dugaan penerimaan gratifikasi kepada komisi pemberantasan korupsi.

menanggapi laporan itu,  akan mengirimkan surat undangan klarifikasi ke kaesang, tetapi kpk juga mengaku tak mengetahui keberadaan kaesang.

kpk mengungkap bahwa pihaknya kini sedang menyiapkan surat undangan klarifikasi atas dugaan penggunaan jet pribadi oleh kaesang.

ketua umum partai solidaritas indonesia (psi) tersebut, diharapkan membawa barang bukti ketika diklarifikasi kpk.

hal tersebut juga diungkap oleh juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) tessa mahardhika sugiarto.

“masih berproses,” kata tessa.

pihaknya belum bisa memastikan dan menuturkan akan memperbarui informasi perihal tersebut.

“nanti dikabari,” ujarnya.

kpk menyatakan hendak meminta klarifikasi kaesang sejak pekan lalu atau usai isu dugaan gratifikasi jet pribadi mencuat di media sosial.

“surat sedang dikonsepkan, surat undangan. terserah nanti, apakah akan (klarifikasi). dan kita tidak tahu bersangkutan saat ini ada di mana,” ujar wakil ketua kpk alexander marwata.

menurut alex,  harusnya mendatangi kpk ri untuk memberikan klarifikasi mengenai isu yang berkembang soal penggunaan jet pribadi ke amerika serikat.

sebab, kpk tetap merasa perlu mendengarkan keterangan kaesang untuk memastikan fasilitas pesawat jet pribadi itu termasuk gratifikasi atau tidak.

“ini mekanisme prosedur biasa saja yang berlaku di kpk ya. kalau ada informasi dari masyarakat, kami biasanya mengundang,” kata alex.

“jadi, kalau terkait dengan laporan-laporan penerimaan-penerimaan, lewat direktorat gratifikasi dan kedeputian pencegahan kami mengundang,” lanjut dia.

 menambahkan, kaesang memang bukan seorang penyelenggara negara tetapi dugaan penerimaan fasilitas tertentu untuknya patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.

mengingat, kata alex, kaesang adalah putra bungsu presiden jokowi.

“kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara kaesang terkait hal ini? karena kami menduga patut diduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. kan kita tahu kan orangtua dari saudara kaesang, seperti itu,” tutur alex.