bacakoran.co – laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn) menjadi salah satu syarat pendaftaran .

hingga saat ini, mengungkapkan jika dari total 1.432 lhkpn yang diajukan bacakada, sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap.

sedangkan sisanya masih belum memenuhi syarat.

"pagi ini, kpk telah menerima lhkpn dari 1.432 bacakada, dan sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap," ujar anggota tim juru bicara kpk, budi prasetyo, di jakarta, minggu (8/9/2024), dilansir dari antara.

ketidaklengkapan lhkpn, terang budi, sebagian besar disebabkan oleh belum dilampirkannya surat kuasa.

oleh karena itu, kpk kembali mengingatkan pentingnya melampirkan surat kuasa yang telah dibubuhi meterai sebagai bagian dari persyaratan pelaporan.

bagi bakal calon yang ingin melaporkan secara online, kpk menyediakan opsi menggunakan meterai elektronik yang bisa dikirimkan melalui email [email protected].

sementara itu, bagi yang ingin melaporkan secara langsung, kpk membuka layanan penerimaan lhkpn hingga pukul 14.00 wib pada akhir pekan ini di gedung pusat edukasi antikorupsi kpk.

"bacakada yang telah menyampaikan lhkpn dan dinyatakan lengkap setelah verifikasi akan menerima tanda terima," jelas budi.

tanda terima tersebut merupakan syarat penting untuk pendaftaran calon kepala daerah ke komisi pemilihan umum (kpu) dalam pilkada serentak 2024.

kpk membuka layanan khusus untuk pelaporan lhkpn pada 7-8 september guna memfasilitasi bacakada melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan wajib pendaftaran ke kpu.

kpk pun menegaskan seluruh proses verifikasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengingatkan para calon untuk segera melengkapi dokumen sebelum masa perbaikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir pada 8 september 2024.