bacakoran.co

1.325 LHKPN Bacakada Lengkap, Sisanya 107 Belum, Ini Biang Keroknya!

Sebanyak 107 LHKPN dari total 1.432 laporan bacakada ke KPK dinyatakan belum memenuhi syarat lantaran belum dilampirkannya surat kuasa.--istimewa

BACAKORAN.CO – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi salah satu syarat pendaftaran calon kepala daerah (cakada).

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika dari total 1.432 LHKPN yang diajukan bacakada, sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap.

Sedangkan sisanya masih belum memenuhi syarat.

"Pagi ini, KPK telah menerima LHKPN dari 1.432 bacakada, dan sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap," ujar anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Minggu (8/9/2024), dilansir dari Antara.

BACA JUGA:Anggota Komisi III DPR RI Ungkap KPK Jangan Bikin Gaduh dengan Memanggil Kaesang Terkait Laporan Gratifikasi

BACA JUGA:Mengejutkan! KPK Batal Panggil Kaesang Terkait Laporan Gratifikasi Penggunaan Jet Pribadi, Kok Bisa?

Ketidaklengkapan LHKPN, terang Budi, sebagian besar disebabkan oleh belum dilampirkannya surat kuasa.

Oleh karena itu, KPK kembali mengingatkan pentingnya melampirkan surat kuasa yang telah dibubuhi meterai sebagai bagian dari persyaratan pelaporan.

Bagi bakal calon yang ingin melaporkan secara online, KPK menyediakan opsi menggunakan meterai elektronik yang bisa dikirimkan melalui email [email protected].

Sementara itu, bagi yang ingin melaporkan secara langsung, KPK membuka layanan penerimaan LHKPN hingga pukul 14.00 wib pada akhir pekan ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

BACA JUGA:Jelang Pilkada 2024, KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Ini Alasannya...

BACA JUGA:Seperti Halnya Kasus Harun Masiku, KPK Sampai Saat ini Tidak Tau Keberadaan Kaesang, Terkait Klarifikasi Jet

"Bacakada yang telah menyampaikan LHKPN dan dinyatakan lengkap setelah verifikasi akan menerima tanda terima," jelas Budi.

Tanda terima tersebut merupakan syarat penting untuk pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada serentak 2024.

1.325 LHKPN Bacakada Lengkap, Sisanya 107 Belum, Ini Biang Keroknya!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – laporan harta kekayaan pejabat negara (lhkpn) menjadi salah satu syarat pendaftaran .

hingga saat ini, mengungkapkan jika dari total 1.432 lhkpn yang diajukan bacakada, sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap.

sedangkan sisanya masih belum memenuhi syarat.

"pagi ini, kpk telah menerima lhkpn dari 1.432 bacakada, dan sebanyak 1.325 laporan dinyatakan lengkap," ujar anggota tim juru bicara kpk, budi prasetyo, di jakarta, minggu (8/9/2024), dilansir dari antara.

ketidaklengkapan lhkpn, terang budi, sebagian besar disebabkan oleh belum dilampirkannya surat kuasa.

oleh karena itu, kpk kembali mengingatkan pentingnya melampirkan surat kuasa yang telah dibubuhi meterai sebagai bagian dari persyaratan pelaporan.

bagi bakal calon yang ingin melaporkan secara online, kpk menyediakan opsi menggunakan meterai elektronik yang bisa dikirimkan melalui email [email protected].

sementara itu, bagi yang ingin melaporkan secara langsung, kpk membuka layanan penerimaan lhkpn hingga pukul 14.00 wib pada akhir pekan ini di gedung pusat edukasi antikorupsi kpk.

"bacakada yang telah menyampaikan lhkpn dan dinyatakan lengkap setelah verifikasi akan menerima tanda terima," jelas budi.

tanda terima tersebut merupakan syarat penting untuk pendaftaran calon kepala daerah ke komisi pemilihan umum (kpu) dalam pilkada serentak 2024.

kpk membuka layanan khusus untuk pelaporan lhkpn pada 7-8 september guna memfasilitasi bacakada melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan wajib pendaftaran ke kpu.

kpk pun menegaskan seluruh proses verifikasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengingatkan para calon untuk segera melengkapi dokumen sebelum masa perbaikan dokumen pendaftaran pasangan calon kepala daerah berakhir pada 8 september 2024.

Tag
Share