bacakoran.co - bocor terus, data nomor pokok wajib pajak () yang ada di direktorat jenderal pajak disebut-sebut telah bocor.

tidak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data yang diretas, termasuk milik dan anak sulungnya sekaligus wapres terpilih gibran rakabuming raka.

selain itu juga anak bungsunya kaesang pangarep, menkeu sri mulyani, sampai menko perekonomian airlangga hartarto.

dugaan bocornya data npwp mencuat ketika pendiri teguh aprianto mengunggah tangkapan layar situs breach forums.

dimana dalam forum tersebut berisi 6 juta data npwp yang diperjualbelikan dalam situs secgron oleh akun bernama bjorka pada 18 september 2024.

selain npwp, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (nik), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya, harga jual seluruh data itu hanya rp150 juta.

presiden joko widodo langsung bereaksi atas insiden itu. ia meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran npwp tersebut.

“saya sudah perintahkan, kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk bssn (badan siber dan sandi negara),” katanya.

data npwp kembali dibocorkan hacker--pontas.id

jokowi menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di indonesia tetapi juga di beberapa negara lain.

“mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” katanya.

menteri keuangan sri mulyani minta ditjen pajak dan kemenkeu mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

"saya sudah minta dirjen pajak dan seluruh pihak di kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. nanti akan disampaikan penjelasannya oleh pak dirjen pajak () dan tim it," kata sri mulyani.

direktorat jenderal pajak () kementerian keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data npwp.

“terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis djp sedang melakukan pendalaman," kata direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat .

ia menyebutkan nantinya setelah evaluasi rampung, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terkait isu tersebut kepada awak media.

menurut pakar keamanan siber dr. pratama persadha, pemerintah harus segera membentuk lembaga/ komisi penyelenggara pelindungan data pribadi.

hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi (uu pdp). undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 18 oktober 2024 setelah disahkan 17 oktober 2022.