bacakoran.co

Badan Gizi Nasional Mau Gandeng Swasta Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berat Tanggung Beban Anggaran?

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional ajak swasta dukung program makan bergizi gratis berupa bahan makanan, pendanaan dan kontribusi lainnya.--istimewa

BACAKORAN.CO – Pendanaan program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Maka itu, pelaksanaan salah satu program prioritas nasional itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Termasuk pihak perusahaan swasta.

Bentuk dukungan bisa berupa penyediaan bahan makanan, pendanaan, hingga bentuk kontribusi lainnya.

BACA JUGA:Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun Jadi Rp10 Ribu per Anak, Ceban Dapat Apa?

BACA JUGA:Menkop Budi Arie Sebut Program Makan Bergizi Gratis Buka Peluang Besar untuk Koperasi Susu!

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga kini belum ada perusahaan swasta yang secara resmi menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam program ini.

Namun, peluang kerja sama tetap terbuka lebar.  

Karenanya, apabila ada pihak swasta yang mau berkontribusi dalam program tersebut, pihaknya sangat berterima kasih.

“Ini akan meringankan beban program," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

BACA JUGA:Dukung Program Presiden Prabowo, Polda Sumsel Menggelar Program Makan Bergizi Gratis di SDN 036 Palembang

BACA JUGA:Krisis Susu Lokal! Budi Arie: Produksi Susu Dalam Negeri Tak Mampu Dukung Program Makan Bergizi

Peluang Kerja Sama Dibuka Melalui Website

Badan Gizi Nasional akan segera membuka pengumuman resmi di situs webnya untuk menjaring mitra dari kalangan swasta.

Badan Gizi Nasional Mau Gandeng Swasta Jalankan Program Makan Bergizi Gratis, Berat Tanggung Beban Anggaran?

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – pendanaan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

maka itu, pelaksanaan salah satu program prioritas nasional itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak.

termasuk pihak perusahaan swasta.

bentuk dukungan bisa berupa penyediaan bahan makanan, pendanaan, hingga bentuk kontribusi lainnya.

kepala , dadan hindayana mengungkapkan, hingga kini belum ada perusahaan swasta yang secara resmi menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam program ini.

namun, peluang kerja sama tetap terbuka lebar.  

karenanya, apabila ada pihak swasta yang mau berkontribusi dalam program tersebut, pihaknya sangat berterima kasih.

“ini akan meringankan beban program," ujar dadan di kompleks istana kepresidenan, jakarta.

peluang kerja sama dibuka melalui website

badan gizi nasional akan segera membuka pengumuman resmi di situs webnya untuk menjaring mitra dari kalangan swasta.

kerja sama ini tidak hanya terbatas pada kontribusi corporate social responsibility (csr).

tetapi juga dapat melibatkan aktivitas komersial seperti penyediaan produk yang mendukung program mbg.

"siapapun yang berminat bermitra dengan kami dapat mendaftar melalui website. bentuk dukungannya bebas, karena program ini sangat besar dan membutuhkan berbagai kontribusi," jelasnya.

pendanaan dan target sasaran program mbg

saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar rp71 triliun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) untuk mendukung program ini.

namun, dadan menegaskan bahwa dana bantuan luar negeri belum menjadi opsi yang dipertimbangkan.

pemerintah berupaya menjalankan program ini secara mandiri.  

uji coba program mbg akan dimulai desember 2024 di 150 lokasi di seluruh indonesia, dengan pelaksanaan penuh dijadwalkan pada januari 2025.

tahap awal program ini menargetkan sekitar 3 juta anak sekolah.

menurut dadan, pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah sebagai sasaran utama.

namun, tantangan berikutnya yaitu menghimpun data ibu hamil dan menyusui.

“data ini akan dikelola oleh satuan pelayanan gizi," terang dadan.

rincian operasional satuan pelayanan gizi

setiap satuan pelayanan gizi diharapkan dapat menyajikan hingga 3.000 porsi makanan bergizi per hari.

data geospasial sekolah akan menjadi basis utama, sementara penambahan data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan dilakukan secara bertahap.

"setiap satuan pelayanan akan mengelola dana operasional antara rp7 miliar hingga rp10 miliar, tergantung wilayah masing-masing," tukasnya.

Tag
Share