bacakoran.co

Demokrat Apresiasi Kebijakan Prabowo: Kenaikan PPN 12% untuk Program Pro Rakyat yang Lebih Adil dan Sejahtera

Kebijakan PPN 12% Prabowo 2025--Ist

"Pemerintah perlu memastikan tidak ada efek domino negatif di sektor lain, terutama terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah," tegasnya.

BACA JUGA:Berikut Daftar Barang dan Jasa yang Disebutkan Sri Mulyani Terkena PPN 12 Persen Tahun 2025, Apa Saja?

BACA JUGA:Kpopers Demo Tolak PPN 12 Persen Lightstick Menyala di Jakarta Pusat, Netizen: Hwaiting Chingudeul!

Program insentif ekonomi, bantuan sosial, serta perlindungan bagi masyarakat miskin menjadi langkah konkret yang dinilai akan memperkuat perekonomian di tengah kenaikan tarif pajak.

Partai Demokrat melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi.

Dengan mengalihkan pendapatan dari pajak barang mewah kepada masyarakat yang membutuhkan, Demokrat optimistis program-program pro rakyat dapat berjalan optimal.

"Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil. Kami mendukung penuh langkah ini selama manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tutupnya.

BACA JUGA:Petisi Desak Pemerintah untuk Batalkan PPN 12 Persen Tembus Sampai 109 Ribu Lebih Tanda Tangan

BACA JUGA:Kpopers Hingga BTS Army Indonesia Serukan Turun ke Jalan Hari ini, Tuntut PPN 12 Persen Dihapuskan!

Dengan kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah, pemerintah tetap berkomitmen melindungi kebutuhan pokok masyarakat.

Ke depan, Demokrat berharap kebijakan ini mampu memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan keseimbangan sosial.  

Demokrat Apresiasi Kebijakan Prabowo: Kenaikan PPN 12% untuk Program Pro Rakyat yang Lebih Adil dan Sejahtera

Ainun

Ainun


bacakoran.co - partai demokrat memberikan apresiasi kepada presiden prabowo subianto atas langkahnya menaikkan pajak pertambahan nilai () menjadi 12 persen mulai 1 januari 2025.

demokrat menilai kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan amanah nomor 7 tahun 2021.

"ini bukan keputusan yang mudah bagi pak prabowo, tetapi ini adalah kewajiban pemerintah untuk menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan bersama dpr," ujar herman khaeron, ketua dpp partai demokrat, dilansir tim bacakoran.co dari kanal youtube kompas.com.

peningkatan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen tidak berlaku untuk seluruh sektor.

memastikan kebijakan ini hanya menyasar barang-barang mewah dan konsumsi masyarakat berkemampuan tinggi.

menurut herman khaeron, ketua demokrat, langkah ini diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang pro rakyat.

"pendapatan dari kalangan berkemampuan tinggi ini nantinya akan dialihkan untuk mendukung program-program pro rakyat, seperti subsidi sembako dan insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ini adalah langkah mulia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu," tambahnya.

selain itu, pemerintah tetap memberlakukan ppn 0 persen untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako.

langkah ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak terdampak kenaikan .  

demokrat juga menyoroti pentingnya mitigasi dampak dari kebijakan ini.

"pemerintah perlu memastikan tidak ada efek domino negatif di sektor lain, terutama terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah," tegasnya.

program insentif ekonomi, bantuan sosial, serta perlindungan bagi masyarakat miskin menjadi langkah konkret yang dinilai akan memperkuat perekonomian di tengah kenaikan tarif pajak.

partai demokrat melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menciptakan pemerataan .

dengan mengalihkan pendapatan dari pajak barang mewah kepada masyarakat yang membutuhkan, demokrat optimistis program-program pro rakyat dapat berjalan optimal.

"kebijakan ini menunjukkan keberpihakan presiden prabowo kepada rakyat kecil. kami mendukung penuh langkah ini selama manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," tutupnya.

dengan kenaikan ppn yang hanya menyasar barang mewah, pemerintah tetap berkomitmen melindungi kebutuhan pokok masyarakat.

ke depan, demokrat berharap kebijakan ini mampu memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan keseimbangan sosial.  

Tag
Share