bacakoran.co – setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap paw anggota dpr ri, pun tak tinggal dia.

hasto yang menjabat sekretaris jenderal (sekjen) itu pun melawan.

hasto disebut telah menyiapkan sejumlah video yang berisi bukti dugaan korupsi melibatkan para petinggi negara.

juru bicara dpp pdip, guntur romli mengungkapkan, video tersebut memiliki potensi besar untuk mengubah dinamika pemberantasan korupsi dan mempengaruhi opini publik secara signifikan.

“mas hasto sudah memilih dan menyiapkan puluhan video yang akan membongkar keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi,” ungkap guntur melalui unggahan di akun instagram pribadinya.

video menggemparkan dengan bukti konkret

guntur menegaskan, video-video tersebut tidak hanya menuduh secara asal, melainkan dilengkapi dengan bukti-bukti kuat yang akan mengejutkan banyak pihak.

“saya sudah menonton beberapa di antaranya. video-video ini akan mengubah peta pemberantasan korupsi di indonesia. nama-nama yang disebut dan bukti yang ditampilkan sangat mencengangkan,” ujar guntur.

ia pun menambahkan jika video ini merupakan kelanjutan dari pernyataan hasto yang dirilis dua hari setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk).

kasus hasto kristiyanto

pada selasa (24/12/2024), kpk secara resmi menetapkan hasto kristiyanto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antar-waktu (paw) anggota dpr ri.

kasus ini juga menyeret nama harun masiku yang sebelumnya telah menjadi buronan kpk.

ketua kpk, setyo budiyanto menyatakan, hasto diduga terlibat dalam pemberian hadiah atau janji kepada wahyu setiawan, mantan anggota komisi pemilihan umum periode 2017–2022.

“hk (hasto kristiyanto) bersama harun masiku dan pihak lain diduga memberikan gratifikasi kepada wahyu setiawan,” jelas setyo dalam konferensi pers di gedung kpk.

dampak potensial

publik menanti langkah hasto dalam merilis video-video tersebut.

jika benar dirilis, hal ini tidak hanya akan memanaskan suasana politik nasional, tetapi juga membuka babak baru dalam pemberantasan korupsi di indonesia.