BACAKORAN.CO - Press Release . Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni melaunching secara langsung Gerakan Pasar Murah Serentak Sumatera Selatan (GPMSS).
Kegiatan ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi agar lebih maksimal dan diinisiasi langsung oleh Fatoni.
"Kegiatan ini baru pertama kali digelar di Indonesia, dalam rangka meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kendali agar bisa memberikan manfaat yang lebih maksimal," ucap Fatoni di Kantor BPS Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (1/2/2024).
Sebagaimana diketahui, Fatoni baru saja melaunching secara resmi program ini pada Senin (29/1) lalu. Program ini melibatkan Pemerintah Daerah se-Sumsel, dinas terkait, BUMN/BUMD dan instansi vertikal terkait.
Operasi Pasar Murah ini berlangsung di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel secara serentak.
Kedepannya akan dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam setiap pekan, yaitu pada hari Senin, Selasa dan Kamis hingga menjelang Idul Fitri mendatang dengan harga subsidi.
"Jadi silakan masyarakat datang ke pasar murah yang digelar Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Fatoni.
Sebelum dilaunching secara resmi, Operasi Pasar Murah sendiri telah diselenggarakan sejak akhir tahun 2023 lalu, pada hari Senin, Selasa dan Kamis setiap minggunya.
Fatoni mengajak masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke Operasi Pasar Murah yang digelar di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumsel secara bersama-sama.
“Ini sudah dari tahun yang lalu dan akan kita teruskan setiap hari Senin, Selasa dan Kamis.
Jadi silakan kepada seluruh masyarakat setiap hari Senin, Selasa dan Kamis silakan datang ke pasar murah yang digelar Provinsi, Kabupaten Kota serentak, jadi semua harganya murah karena disubsidi,” ujar Fatoni.
BACA JUGA:2. Pj Gubernur Agus Fatoni Atasi Kemiskinan Ekstrem Melalui Gerakan Orang Tua Asuh dan Bedah Rumah
Sementara itu, bagi masyarakat yang hendak berbelanja kebutuhan pokok di luar hari Senin, Selasa dan Kamis dapat datang ke Toko KePo (Kebutuhan Pokok).
Toko ini merupakan milik Provinsi, Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan Bulog dan berbagai instansi lainnya.