Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersikap kritis dan menolak segala bentuk praktik politik yang merugikan demokrasi.
Seperti politik dinasti, politisasi bantuan sosial, pengekangan kebebasan berekspresi, dan penyusutan ruang sipil.
BACA JUGA:5 Km Berada di Lahan PTBA, Pembagunan Jalan Khusus Angkutan Batubara Masih Terkendala
Salah satu kampus yang paling vokal dalam menyuarakan kritik dan desakan kepada Presiden Jokowi adalah UGM.
Dari mahasiswa sampe dosen UGM bikin “Petisi Bulaksumur” buat Presiden Joko Widodo. Kenapa tuh?
— Narasi Newsroom (@NarasiNewsroom) January 31, 2024
Cek di video ini. | Narasi Daily pic.twitter.com/J2Pj2FPBca
UGM mengajukan Petisi Bulaksumur, yang diinisiasi oleh kelompok UGM Guyub Rukun, yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni kampus tersebut.
Petisi tersebut dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, yaitu Koentjoro.
Di dalam petisi tersebut, diungkapkan bahwa para sivitas akademika UGM merasa kecewa dengan perilaku Jokowi sebagai alumni UGM.
"Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," Ujar Koentjoro.
Sebagai alumni, saya berharap Jokowi dapat mengingat janjinya dengan lebih baik.
"Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara’,” Tambahnya.
Sekarang, Jokowi dianggap memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sebaliknya dari pada menerapkan nilai-nilai yang diajarkan di almamaternya.
"Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap sivitas akademika UGM, meminta, mendesak dan menuntut segenapaparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri untuk segera kembali ke koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial," Imbuhnya.
Berharap Jokowi dapat kembali ke jalan yang benar dalam mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya.
"Kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada masa demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas, dan bermartabat," Tegasnya.