BACAKORAN.CO - Pemilu selalu menghadirkan ketegangan, terutama di saat hari H pencoblosan. Untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan, jajaran pengawas Pemilu harus mendapatkan perlindungan dari Polri.
Hl itu diutarakan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Video Conference yang digelar oleh Polri, dihadiri oleh KPU, DKPP dan TNI di gedung Mabes Polri, Senin, (25/11/2024).
"Biasanya tensi menuju pemilihan dan saat pemungutan suara cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada intimidasi terhadap jajaran Bawaslu," terang Bagja.
Dalam acara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta kepolisian untuk melindungi jajaran Bawaslu saat menjalankan tugas pengawasan. Terutama pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan 2024.
BACA JUGA:Jelang Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Akui Tidak Tenang, Ini Masalahnya
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi ancaman yang bisa saja terjadi kepada jajaran pengawas.
"Maka kami membutuhkan perlindungan keamanan dari kepolisian," ujarnya.
Kapolri saat hadiri Video Conference yang digelar oleh Polri, dihadiri oleh KPU, DKPP dan TNI di gedung Mabes Polri, Senin, (25/11/2024). -bawaslu-
Bagja mengatakan bahwa petugas pengawas pemilu harus sering-sering melakukan komunikasi dan koordinasi. Tidak hanya sesama petugas pengawas pemilu tapi juga dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan lancarnya komunikasi, diharapkan jika menemui kendala saat tungsura, tidak ada masalah. Ini karena pengawas pemilu dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum.
BACA JUGA:Pengawas Pemilu di Kampung Wajib Sombong, Ini Penjelasan Anggota Bawaslu
"Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, harus hati-hati sebelum ambil keputusan," jelasnya.
"Misalnya keputusan untuk ajukan pemungutan suara ulang (PSU) pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL)," lanjutnya.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pertemuan yang dilakukan secara daring bersama kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu seluruh provinsi se-Indonesia ini membahas terkait pengamanan setiap daerah, terutama daerah yang masuk dalam kategori rawan rendah, sedang maupun tinggi.
"Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024," ucapnya.